Presiden Minta Surat Palsu Menneg BUMN Diselidiki

Presiden Minta Surat Palsu Menneg BUMN Diselidiki

- detikFinance
Jumat, 15 Apr 2005 02:30 WIB
Jakarta - Kasus surat politis pergantian direksi-direksi BUMN berbuntut panjang. Presiden mengarahkan supaya kasus ini diselidiki karena telah merugikan nama baik Menneg BUMN dan Menko Perekonomian.Arahan Presiden itu diungkapkan Menneg BUMN Sugiharto usai sidang kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/4/2005). "Presiden arahkan supaya ini disidik dan diselidiki dan karena menyangkut nama baik saya dan Pak Ical, tentu kita akan menuntut," katanya.Sugiharto menegaskan dirinya tak pernah mengeluarkan surat itu. Ia mengatakan surat itu palsu. "Dan di dalam sidang kabinet (tadi) kami diperintah untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan lewat kapolri, karena itu adalah pemalsuan. Tadi dibahas dalam sidang kabinet," ungkapnya.Menurut Sugiharto, surat itu bukan miliknya. Ia mengungkapkan, tandatangan yang tertera di surat itu palsu. Begitupula, lanjutnya, dengan stempelnya juga palsu, dan isinya sama sekali tidak benar. "Karena tidak pernah ada pertemuan seperti dalam surat itu," katanya.Tak hanya dirinya, Menneg mengatakan orang-orang yang disebut dalam surat palsu itu pasti ikut dirugikan. Ia mendengar orang-orang itu juga sudah mengeluarkan bantahan. "Anda menyimpulkan sendiri kenapa surat seperti ini dilansir," ujarnya ketika ditanya mengenai maksud disebarluaskannya surat palsu.Hanya saja, Sugiharto menduga surat itu sengaja dibuat lantaran tidak suka dengan kebijakannya yang tidak populis. Ia menampik dugaan kalau surat itu keluar terkait dengan rencana pergantian jajaran direksi di perusahaan-perusahaan BUMN."Saya kira tidak terkait dengan pergantian direksi, tapi barangkali terkait dengan kebijakan yang tidak populis," tegasnya.Mengenai rencana pergantian direksi empat bank BUMN, Sugiharto mengungkapkan dirinya sudah meminta agar RUPS-nya digelar pada minggu ketiga Mei nanti. Hanya saja, sesuai dengan ketentuan pasar modal maka rencana RUPS itu harus dilaporkan dulu ke Bapepam. "Harus mengumumkan lalu membuat undangan. Jadi bisnis proses yang harus dilakukan oleh mereka," jelasnya.Sugiharto belum mau menyebutkan nama-nama calon direksi bank yang diinginkannya. Ia hanya mengatakan proses fit and proper test-nya dilakukan oleh Bank Indonesia dan tentu dari Tim Penilai Akhir yang akan diadakan oleh kementerian BUMN. "Tapi terlalu dini untuk mengatakan itu," sergahnya. (ast/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads