.webp)
Penunjukkan Adhi Karya sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016, tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.
Meski penandatanganan kontrak telah dilaksanakan, namun skema pembiayaan mega proyek yang telah groundbreaking sejak 9 September 2015 lalu ini belum ditentukan. Direktur Utama Adhi Karya, Budi Harto, mengatakan skema pembiayaan masih akan dilakukan pembahasan selambat-lambatnya hingga 30 hari ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini dipertegas oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono. Dia mengatakan, sampai saat ini skema pembiayaan masih menggunakan skema yang tertuang dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2016, di mana pembiayaan seluruhnya masih akan menggunakan dana APBN.
Namun melihat biaya yang sangat besar untuk proyek ini, dan harus selesai pada 2019 mendatang, maka skema pembiayaannya pun masih perlu dibahas lebih rinci seperti apa dalam 30 hari ke depan.
"Masalahnya ini angka tidak kecil (Rp 23 triliun). Jadi artinya kalau Rp 23 triliun dalam waktu dekat ini lumayan memberikan satu gambaran jawaban-jawaban kepada khalayak, untuk APBN ini pertanggungjawabannya bagaimana. Karena Jabodebek ini ada di pulau Jawa, sedangkan yang harus kita selesaikan, banyak di luar Jawa. Itu pertimbangannya," ungkap Prasetyo.
 Foto: Agung Pambudhy |
Prasetyo mengatakan, skema pembiayaan nanti akan diperjelas dalam adendum yang akan disampaikan selambat-lambatnya 30 hari ke depan, setelah penandatanganan kontrak. Hal ini untuk mendetailkan kontrak dalam penjabaran tugas-tugas sesuai Perpres Nomor 98, bahwa dalam kontrak harus ada sumber pendanaan dan juga cara pembayaran.
"Ini disampaikan dalam pasal 6 perjanjian yang ditandatangani tadi, disampaikan bahwa setelah perjanjian ini akan didetailkan lagi yang akan disepakati oleh kedua pihak, dengan kondisi pembiayaan dapat dimungkinkan dari APBN, kemungkinan sinergi BUMN atau kemungkinan pendanaan lain," jelasnya.
"Jadi ini menjadi hal yang harus diselesaikan saat ini. Kalaupun memang ada APBN untuk itu, tidak bisa dalam waktu jangka pendek. Karena ini diharapkan sesuai rencana, pertengahan 2019 LRT Jabodebek bisa beroperasi," tandas dia.
Seperti diketahui, keseluruhan pembangunan tahap I LRT Jabodebek ditargetkan selesai pada tahun 2019 mendatang. Hal tersebut sesuai dengan lama pembangunan konstruksi yang tercantum dalam kontrak yang telah ditandatangani, yakni selama 43 bulan terhitung dari 9 September 2015 sampai dengan 31 Mei 2019. (wdl/wdl)
