.webp)
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT, Erzi Agson Gani, mengatakan selain pertimbangan aspek teknologi, kereta EMu agar dapat meningkatkan peran berbagai industri dalam negeri.
"Pemilihan teknologi EMU juga didasarkan pada pertimbangan agar lebih banyak industri dalam negeri antara lain INKA, LEN, INTI, PINDAD dan lain-lain seperti anggota asosiasi industri yang tergabung dalam IRMA (Indonesia Railway Manufactur Assosiation) untuk lebih berperan," kata Erzi kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait rencana pemakaian pemakaian teknologi sarana EMU-Tilting, maka diperlukan juga pembangunan sistem elektrifikasi, SELAIN perkuatan infrastruktur jalur kereta Jakarta-Surabaya yang ada sekarang ini.
Revitalisasi kereta kencang Jakarta-Surabaya ini adalah sebagai upaya mewujudkan niatan pemerintah yang ingin meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa, khususnya koridor Jakarta-Surabaya. Hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan peran moda transportasi kereta api sebagai komplementari dari sistem transportasi udara yang diprediksi akan overload pada 2030.
Kereta api yang dibutuhkan adalah berkecepatan rata-rata sekitar 160 km per jam, agar jarak Jakarta-Surabaya mampu ditempuh hanya 4,3 jam. Dengan begitu, kereta EMU menjadi salah satu alternatif yang menjadi pilihan.
"Teknologi kereta api sejenis yang dapat dijadikan referensi adalah teknologi EMU dengan elektrifikasi-narrow gauge yang telah beroperasi di Queensland Australia dengan kecepatan desain maksimum mencapai 210 km/jam dan kecepatan operasi 160 km/jam," jelasnya.
Perhitungan awal keseluruhan biaya program revitalisasi kereta Jakarta-Surabaya ini diperkirakan mencapai Rp 81,2 triliun. Biaya ini meliputi peningkatan jalan dan jembatan, sterilisasi perlintasan sebidang, perbaikan radius lengkung, peningkatan sistem persinyalan, pembangunan Centralized Train Control (CTC) & modernisasi sistem penjadwalan, pengadaan kereta api EMU, rehabilitasi depot dan pembangunan elektrifikasi, serta biaya non-konstruksi yang meliputi studi, desain, pajak dan pembebasan lahan.
Dalam beberapa kesempatan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang sekaligus sebagai koordinator proses kajian proyek kereta kencang Jakarta-Surabaya menyebukan hasil kajian pemerintah lebih murah.
Hanya saja, untuk memastikan besaran nilainya, pemerintah harus mendetilkan kembali hasil dari pra feasibility study (FS) yang sudah diselesaikan.
"Untuk mendapatkan perhitungan yang lebih rinci dan pasti tentang biaya program revitalisasi tersebut, diperlukan kajian lanjutan yang lebih detil yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan bersama BPPT dalam waktu dekat," tukasnya. (wdl/wdl)
