Ketua DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Stefanus Ridwan S, menyebut dengan dihapuskannya izin ini tidak perlu lagi repot-repot memperpanjang setiap 5 tahun. Menurutnya tidak ada gunanya memperpanjang SIUP dan TDP karena namanya tidak berubah, dan tidak diketahui apa kegunaannya.
"Betul kenapa mesti diperpanjang lagi, perusahaannya ada itu kita selalu bayar pajak. Justru menurut saya pekerjaan yang sia-sia kan sudah hadir, kayak orang bikin PT sekali saja selesai untuk apa perpanjang lagi izin supaya ada uang masuk, apakah itu resmi atau tidak resmi," ujar Stefanus kepada detikFinance, Kamis (17/2/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Uangnya tidak besar, tapi resenya itu bolak baliknya. Mengurusnya cepat tapi mesti mengurus isi formulir lampiran begitu, tapi ya itu tidak perlu lah," ujarnya.
Stefanus mengatakan, mesti saat ini di beberapa daerah sudah ada sistem online, tetapi perpanjangan izinnya tetap harus datang ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) atau ke dinas terkait. Pengurusan izin ke PTSP ditujukan bagi PMA (penanaman modal asing) atau PMDN (penanaman modal dalam negeri).
"Mesti ke PTSP formulir ada di situ, tapi orangnya mesti datang," ujarnya.
Dengan penghapusan perpanjangan ini, pengusaha menjadi tidak merasa sulit karena tidak lagi ditanyakan lagi soal SIUP dan TDP. Menurutnya penghapusan ini memang diperlukan karena manfaatnya tidak terlalu terlihat.
"Kemudahannya ya sama saja cuma tidak ribet saja. Jadi tidak usah urus lagi kalau habis, sebab itu kan menyangkut lain-lain, mana TDP-nya SIUP-nya ditanyakan. Bukan tidak perlu sih tapi kegunaannya tidak menonjol," ungkapnya. (wdl/wdl)











































