Panjang Tol Cilacap-Yogyakarta 100 Km Lebih, Ini Manfaatnya

Jakarta - Pemerintah akan membangun ruas jalan bebas hambatan atau tol baru di pulau Jawa, yakni ruas Cilacap-Yogyakarta. Ruas tol ini berada di jalur selatan Pulau Jawa, yang diusulkan pembangunannya oleh PT Jasa Marga Tbk dan UEM Group asal Malaysia.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna, mengatakan jalan tol ini akan memberikan alternatif jalan bagi pengendara lalu lintas di bagian utara Jawa, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalur-jalur non tol. Selain itu, jalan tol ini diharapkan bisa menjadi penyeimbangan pembangunan antara Jawa di bagian utara dan Jawa di bagian Selatan.

"Kalau dia terbuka, aksesibilitas ke daerah itu menjadi lebih baik. Hari ini orang kan ke utara semua. Mulai dari Banten sampai ke Surabaya, yang berkembang itu di utara saja, karena akses di selatan kurang. Jadi antara Jawa Selatan dan Utara itu bisa sama-sama tumbuh," kata Herry kepada detikFinance, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/2/2017).

Meski belum ditentukan jalur mana saja yang akan dilalui, namun dibukanya akses jalan tol yang kemungkinan panjangnya lebih dari 100 kilometer (km) ini akan membuat daerah-daerah yang dilalui nantinya akan berkembang. Hal ini dikarenakan akses ke daerah yang dilalui oleh ruas tol Cilacap-Yogyakarta ini akan menjadi lebih terbuka.

"Kalau ini jadi, ada banyak pilihan-pilihan untuk pengembangan kawasan dan lainnya. Juga di selatan itu kan ada banyak destinasi wisata yang bisa berkembang. Hari ini orang ke sana saja susah. Misalnya kita ke Pangandaran saja, harus mikir-mikir karena habis waktu buat macet," tutur Herry.

Ruas ini sendiri telah lama menjadi wacana untuk dibangun jalan tol. Namun menurut Herry, adanya usulan dari badan usaha untuk membangun ini menjadi suatu kemajuan dalam pembangunan, karena pemerintah bisa fokus ke proyek yang lain.

"Jadi saya pikir ini inisiasinya baik. Nanti kita lihat. Ini bisa sejalan dengan program pemerintah juga. Artinya kalau ini diselesaikan dengan badan usaha, pemerintah bisa fokus ke tempat yang lain," ungkap Herry.

"Karena ini kan sebetulnya tahun 80an, sudah direncanakan. Garis-garisnya ini kan sudah dibuat tahun 80an. Lalu di 1996 ditenderkan. Tapi yang terwujudnya kan baru tahun-tahun sekarang. Makanya kalau ada ide yang demikian, saya pikir baik. Jangan nunggu sampai macet dulu baru bangun," tukasnya. (wdl/wdl)