Peran Industri Keuangan Bisa Dioptimal Dukung Pembangunan

Jakarta - Pembangunan infrastruktur dan investasi di berbagai sektor di Indonesia tidak melulu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terdapat porsi utang lewat penerimaan surat berharga negara. Banyak alternatif pembiayaan lain yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan di Indonesia.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng mengemukakan peran sektor industri jasa keuangan belum optimal mendukung pembangunan bangsa. Padahal Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa jumlah penduduk yang lebih banyak daripada negara lain di Asia Tenggara.

"Gross Domestic Product (GDP) Indonesia lebih besar daripada Thailand, Singapura dan Malaysia. Namun capital market kita masih dibawah ketiga negara tersebut. Ratio market cap /GDP kita pada November 2016 hanya sebesar -0,4%, dibanding Malaysia sebesar 1,5%, Singapura 2,4%, dan Thailand sebesar 1,1%," kata Mekeng dalam seminar Problem Defisit Anggaran dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Seminar diadakan Kelompok Kerja (Poksi) Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar. Hadir pada acara itu, Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan para anggota Fraksi Golkar di DPR.

Ia menjelaskan industri jasa keuangan masih memiliki potensi yang luar biasa yang dapat dioptimalkan. Caranya dengan memperbesar investasi dalam negeri maupun luar negeri. Sayang hal itu tidak dilakukan lembaga-lembaga di industri keuangan.

"Melihat perbandingan antara kapitalisasi pasar terhadap GDP kita dan jumlah investor yang ada di Pasar Modal, seharusnya tugas dari OJK bersama Bursa Efek membuat aturan yang lebih market oriented dan friendly. Peraturan-peraturan itu merupakan instrumen yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan," tandas dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama, menyebutkan, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana dari berbagai lembaga keuangan. Mulai dari perbankan, pasar modal, hingga swadaya masyarakat sendiri.

"Pemerintah tidak hanya menggunakan APBN, banyak sumber pembangunan, tidak hanya dari APBN. Ada lembaga-lembaga keuangan, apakah itu perbankan, capital market, maupun masyarakat secara umum," tandas Sri. (dna/dna)