Menurutnya, tindakan perlawanan terhadap illegal fishing hanya dapat dilakukan bersama-sama, berkoordinasi antar negara. Bahkan institusi dunia sekelas PBB dan Uni Eropa diharapkan memberi konsekuensi yang jelas terhadap negara yang tidak mendukung adanya keberlanjutan masa depan laut.
"Ini harus menjadi dorongan dari dunia internasional. Janji komitmen untuk sustainability ini harus lebih ditingkatkan. Jadi jangan sampai kita menjaga, orang lain merusak, tanpa ada konsekuensi," ujar Susi dalam acara World Oceans Summit di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Bali, Jumat (24/2/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Susi berujar, selain berpotensi merusak ekosistem laut yang berkelanjutan, illegal fishing juga terkait dengan kejahatan lain seperti penyelundupan narkotika hingga perdagangan manusia yang melibatkan banyak negara.
Untuk itu, perlu ada kebijakan dari pemimpin tertinggi dari sebuah negara atau institusi agar hal ini dapat teratasi. Pasalnya, adanya keputusan dari pemegang kebijakan tertinggi akan mampu mendorong percepatan dilakukannya upaya ini.
"Kami juga memiliki kebijakan politik dari presiden kami. Tanpa dukungan dari Presiden, saya tidak akan bisa memerintah tentara tersebut untuk menenggelamkan kapal. Saya hanya seorang menteri kelautan dan perikanan. Bahkan bukan menteri pertahanan. Jadi dalam kasus ini, kebijakan politik juga sangat penting. Dan ini harus jadi prioritas," pungkasnya. (mkj/mkj)











































