Berani Putuskan Soal MRT, Jokowi: Kalau Makin Mundur Makin Mahal

Sydney - Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebut terlambatnya pembangunan infrastruktur terjadi karena lambannya pengambilan keputusan di tingkat birokrasi. Seperti yang terjadi pada pembangunan transportasi massal di Jakarta, Mass Rapid Transit (MRT).

"Masalah infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi massal, waktu saya jadi Gubernur DKI, ada yang namanya MRT. Planning-nya sudah 26 tahun, tapi belum diputus-putus, ya yang namanya pemimpin yah harus putuskan dengan segala risiko yang ada," ucap Jokowi di depan ribuan WNI yang memenuhi International Convention Center (ICC) Sydney, Australia, Minggu (26/2/2017).

Keterlambatan ibu kota negara membangun transportasi massal, kata dia, berimplikasi semakin mahalnya ongkos yang dikeluarkan untuk membangun infrastrukturnya.

"Begitu sudah putuskan breg, nyatanya yah jalan, dan terus berjalan. Tapi kalau tidak kita putuskan ya semakin hari semakin mahal, infrastruktur semakin mundur semakin mahal, coba kalau diputuskan 26 tahun lalu, harga tanahnya masih Rp 2-3 juta, ini waktu saya putuskan itu harga tanahnya Rp 128 juta per meter, betapa mahalnya karena ga putuskan dulu," ujarnya.

Belajar dari pengalaman itu, pemerintah bertekad tancap gas membangun transportasi umum sebelum semakin terlambat dengan risiko biaya yang semakin tinggi. Di sisi lain, masyarakat juga harus menanggung kerugian dari kemacetan yang semakin akut.

"Ini putuskan selalu terlambat, LRT sama, tahun lalu sudah dimulai, barangnya kelihatan semua, di Palembang maupun Jabodetabek, 2019 awal selesai semua. LRT dan MRT itu harus diputuskan," ungkap Jokowi.

Menurut dia, putusan pembangunan yang beberapa kali ditunda pada rezim sebelumnya terjadi karena pembangunan transportasi massal masih saja memperhitungkan untung rugi.

"Kalau dihitung masalah dari tiket penumpang, tapi dihitung macetnya, dari sekarang tidak disiapkan transportasi massal kaya MRT kayak busway, LRT, itu kerugian kita per tahun Rp 28 triliun, bangun LRT dan MRT sekarang yang pertama Rp 15 triliun, kerugian itu setiap tahun akan datang karena macet, pembuangan bahan bakar. Ini yang tidak kita sadari," papar Jokowi. (idr/mkj)