Pemerintah Masih Kaji Penerapan Pajak Progresif Tanah Nganggur

Jakarta - Pemerintah masih melakukan studi secara mendalam soal penerapan tarif pajak progresif untuk tanah yang tidak produktif alias nganggur.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil di Komplek Istana, Jakarta, Senin (6/3/2017).

"Untuk sementara masih kita lakukan studi," kata Sofyan.

Untuk merealisasikan kebijakan pajak progresif untuk tanah yang selama ini nganggur, Kementerian ATR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko Agraria. UU tersebut akan menjadi dasar pengenaan pajak.

Niat penerapan pajak progresif untuk tanah yang tidak produktif ini dilontarkan pemerintah pada awal 2017. Hanya saja, hingga saat ini pemerintah masih memperdalam mengenai penerapan pajaknya.

"Pajak progresif masih kita wacanakan dulu, harus ada studi yang komprehensif," kata dia.

Penerapan pajak progresif untuk tanah nganggur ditujukan untuk menghapus para spekulan yang selama ini mempermainkan harga tanah, sekaligus mengurangi kesenjangan perekonomian.

Apalagi, selama ini harga tanah selalu mengalami kenaikan yang cukup pesat, yang membuat sebagian masyarakat Indonesia sulit untuk memilikinya. (dna/dna)