Pembiayaan LRT Jabodebek Diputuskan: 67% Bank dan 33% APBN

Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan skema pembiayaan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) Rp 23 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan skema pembiayaan bakal menggunakan kombinasi antara perbankan dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan. Komposisinya, 67% dari perbankan dan 33% APBN.

"LRT (Jabodebek) ini sudah beres (skema pembiayaannya), jadi kombinasi antara perbankan dan APBN, campur 67% bank, 33% APBN," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Lebih lanjut ia mengatakan, perubahan draft dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 bakal ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini.

"Hari ini mestinya saya paraf, tapi tadi belum. Minggu ini Insyaallah beres. Enggak ada lagi masalah. Iya pekan ini juga (serahkan ke Jokowi)," kata Luhut.

Sementara, terkait rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menjadi investor, Luhut mengatakan, posisi KAI hanya sebagai penyelenggara sarana dan prasarana, serta pemegang konsesi.

"KAI ikut di dalamnya, dia posisinya penyelenggara sarana dan prasarana, sebagai pemegang konsesi. Itu yang terakhir, saya enggak ingat semua itu," tutup Luhut.

Diketahui, proyek LRT Jabodebek dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Proyek milik Kementerian Perhubungan ini sudah dimulai pembangunannya sejak 9 September 2015.

Dalam pembangunan tahap pertama, akan ada tiga rute yang terhubung, yakni Cibubur-Cawang sepanjang 14,5 km, yang saat ini telah mencapai progres 17%, Bekasi Timur-Cawang sepanjang 17,1 km yang saat ini mencapai progres 12%, dan Cawang-Dukuh Atas sepanjang 10,5 km dengan progres saat ini sekitar 2%. (wdl/wdl)