Follow detikFinance
Jumat 10 Mar 2017, 16:30 WIB

Bangun LRT Jabodebek, Adhi Karya dan KAI Dapat Suntikan Modal

Hendra Kusuma - detikFinance
Bangun LRT Jabodebek, Adhi Karya dan KAI Dapat Suntikan Modal Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) akhirnya telah diputuskan mengenai skema pembiayaannya.

Proyek yang menelan investasi Rp 23 triliun ini tidak sanggup dibiayai oleh APBN, apalagi kontraktor yakni PT Adhi Karya juga tidak memiliki modal cukup untuk menggarap proyek transportasi masal tersebut.

Setelah dirembukkan, pemerintah akhirnya memutuskan skema pembiayaan proyek kereta ringan ini dikerjakan dengan kombinasi antara perbankan dan APBN, komposisinya 67% dari perbankan dan 33% dari APBN.

Bahkan, pada keputusan tersebut juga PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan ikut serta membiayai proyek LRT Jabodebek. Jadi, investor proyek tersebut Adhi Karya dan KAI.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pada komposisi APBN pemerintah akan menyediakan Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan bagi kedua investor. Bahkan, pada pengoperasiannya pemerintah akan memberikan subsidi tarif atau Public Service Obligation (PSO).

"LRT itu kan scheme-nya antara investasi sama APBN dan di sana melibatkan dua bumn, KAI sama Adhi Karya. Di situ tools-nya non APBN ada, APBN ada. Jadi non APBN misalnya nanti dikasih konsesi kemudian dikasih penjaminan. Kemudian dari APBN juga ada, PMN sudah ada kan," kata Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Kedua BUMN tersebut, kata Askolani, telah menerima PMN 2015 yang cairnya di 2016, untuk Adhi Karya pemerintah memberikan PMN Rp 1,5 triliun, dan KAI sebesar Rp 2 triliun.

Jika dalam perjalanan pembangunan kekurangan dana, pemerintah tidak segan akan memberikan tambahan kembali bagi kedua BUMN tersebut.

"PMN yang sekarang sudah ada. Kan 2016, Adhi karya sudah dikasih PMN Rp 1,5 triliun. Kemudian di KAI juga sudah ada PMN sebelumnya Rp 2 triliun itu juga kan menjadi modal awal. Sehingga nanti akan kita lihat kalau ini harus ada tambahan PMN lagi," tambahnya.

Selain PMN, kata Askolani, pemerintah juga bisa memberikan subsidi pada tarif tiket pengoperasian LRT. Hanya saja, proses tersebut bisa diterapkan pada saat konstruksi proyek sudah rampung 100%.

Askolani merinci, subsidi tarif atau PSO LRT sekitar Rp 10.000 per penumpang dengan jumlah penumpang di bawah 200 ribu penumpang.

"Hitungannya Perhubungan kan subsidinya sebesar RP 10.000 per penumpang dan jumlah penumpang di bawah 200 ribu sementara," ujarnya.

Pemberian PSO menjadi cara pemerintah agar masyarakat ingin menggunakan transportasi umum kebanding menggunakan kendaraan pribadi. PSO ini pun akan berkurang jikalau volume penumpang terus mengalami pertumbuhan.

"Semakin nanti banyak yang pakai nanti subsidi akan pelan-pelan dikurangin. Cuma untuk tahap awal supaya masyarakat bisa memanfaatkan itu, disupport untuk itu," jelasnya.

"Intinya kan itu untuk transportasi ke depan lebih baik dan untuk kemajuan ke depan," tandasnya. (mkj/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed