Follow detikFinance
Senin 13 Mar 2017, 12:40 WIB

Cegah Korupsi di Proyek LRT, Menhub Gandeng KPK

Yulida Medistiara - detikFinance
Cegah Korupsi di Proyek LRT, Menhub Gandeng KPK Foto: Yulida Medistiara/detikFinance
Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi meminta KPK mendampingi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selama menggarap proyek strategis nasional, salah satunya Light Rail Transit (LRT).

Usai pertemuan, Budi bersama Ketua KPK, Agus Rahardjo, menggelar konferensi pers.

"Tujuan beliau ke sini untuk pencegahan banyak proyek kegiatan besar di lingkungan perhubungan. Anda mungkin tahu di Jakarta ada LRT dan MRT. Sedangkan LRT tidak hanya di Jakarta, tapi di Palembang juga dan dikembangkan di banyak kota," ujar Agus, di KPK, Jalan HR Rasuna said, Jakarta, Senin (13/3/2017).

"Beliau menyampaikan kepada kami supaya KPK membantu mendampingi kalau nanti ada audit terkait LRT yang sedang berjalan," lanjut Agus.

Baca juga: Bangun LRT Jabodebek, Adhi Karya dan KAI Dapat Suntikan Modal

Sedangkan Budi menjelaskan kedatangannya ke KPK untuk konsultasi tentang proyek-proyek yang ditangani Kemenhub saat ini maupun yang akan datang nanti.

"Karena Kemenhub dapat amanah untuk laksanakan proyek strategis nasional yang jumlahnya banyak ada di Jakarta, Surabaya, Palembang, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa kota lain. Ada yang sudah berjalan, ada yang akan dan mungkin akan kita pertimbangkan sepeti apa berikutnya," terang Budi.

Tujuan pendampingan ini agar tidak terjadi lagi korupsi di lingkungan Kemenhub pasca operasi tangkap tangan yang pernah terjadi. Budi meminta KPK mengawasi 2 proyek strategis yaitu terkait LRT, dan jembatan timbang.

"Ada 2 proyek LRT, di Palembang dan Jabodebek ini melalui Perpres sudah di kontraktornya, dan sudah berjalan tapi proses itu memang harus didampingi. Oleh karenanya kita minta saran pendampingan dan pencegahan," ujarnya.

Baca juga: APBN Tak Sanggup, Ini Usul Menhub Danai LRT Jabodebek

Untuk pencegahan, BPK nanti akan melakukan audit atas proyek Kemenhub. Nantinya hasil audit akan diberikan ke KPK untuk dicek indikasinya ada atau tidak.

"Kita minta BPK untuk mengaudit, kita nantinya lapor KPK," ujar Budi. (hns/hns)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed