Follow detikFinance
Senin 13 Mar 2017, 19:48 WIB

Sri Mulyani Ternyata Pernah Dikejar-Kejar Petugas Pajak

Danang Sugianto - detikFinance
Sri Mulyani Ternyata Pernah Dikejar-Kejar Petugas Pajak Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Sebagai Menteri Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Sri Mulyani Indrawati sangat tegas dalam hal penegakan pajak di Indonesia. Namun siapa sangka, Sri Mulyani juga pernah dikejar-kejar petugas pajak.

Pengalamannya dikejar oleh petugas pajak ketika dirinya masih berkerja di World Bank. Sri Mulyani yang kala itu menjabat sebagai Managing Director World Bank dikirimi surat oleh Ditjen Pajaknya Amerika Serikat yakni IRS (Internal Revenue Service), terkait besarnya uang di rekeningnya. Bahkan dia mengaku mendapatkan surat tersebut setiap tahun.

"Saya waktu di AS tentu saja menerima gaji, tiap tahun saya menerima surat dari IRS. Walaupun saya sudah mengatakan bahwa saya sebagai warga Indonesia dan pegawai di Bank Dunia adalah tidak subjek pajaknya. Tapi mereka otomatis begitu melihat di account ada suatu nilai yang cukup besar, karena gaji saya cukup besar, mereka langsung mengirim surat otomatis kepada saya bahwa kenapa anda punya account seperti itu," akunya di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Namun menurut Sri Mulyani dibalik pengalamannya tersebut ada hikmah yang bisa dipelajari, bahwa IRS bisa dengan cepat melakukan pemeriksaan tanpa diketahui oleh wajib pajak (WP). Hal itu lantaran IRS memiliki akses untuk membuka data nasabah perbankan di AS

"Hal-hal seperti itu yang seharunya Ditjen Pajak memiliki akses. Namun kita tidak ingin menganggap bahwa masyarakat yang memiliki account takut, karena Ditjen Pajak dalam mengakses bukan untuk mencari-cari kesalahan," imbuhnya.

Sebagai informasi, hari ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penandatangan nota kesepamahan (MoU). Salah satu poin yang disepakati terkait percepatan proses pembukaan data nasabah perbankan dalam hal rangka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penagihan pajak.

Tindak lanjut dari MoU tersebut diluncurkan pula dua aplikasi yakni Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia) bagi internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB) bagi internal OJK. Melalui aplikasi tersebut, DJP tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada OJK untuk membuka data rahasia di perbankan. Namun dengan adanya aplikasi tersebut proses permintaan izin akan lebih cepat dan mudah.

Dengan kedua aplikasi tersebut kini pengungkapan data rahasia nasabah perbankan bisa dilakukan dalam waktu 14 hari. Meski Sri Mulyani belum begitu puas dengan waktu tersebut, dia memberi apresiasi. Sebab Ditjen Pajak harus memiliki data yang akurat ketika melakukan pemeriksaan terhadap harta yang dimiliki WP.

"Ditjen Pajak perlu membangun dan menjaga reputasi kredibilitasnya. Sehingga masyarakat merasa tugas konstitusi itu memang harus dilakukan bersama-sama dengan power atau otoritas yang menyertainya. Tetapi otoritas itu harus disertai dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Itu yang harus kita capai," tegasnya. (mkj/mkj)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed