Hambatan Pengadaan Lahan Bikin Pembangunan Bendungan Tak Lancar

Jakarta - Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Imam Santoso mengatakan sulitnya pembebasan lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan bendungan menjadi kendala dalam mengejar target konstruksi bendungan.

Hal ini kata dia disebabkan karena terkadang masyarakat tidak setuju dengan apraisal harga yang diajukan. Proses pembebasan lahan menjadi kian lama ketika harga yang tak kunjung titik temunya tersebut dibawa prosesnya ke pengadilan.

"Ada beberapa lokasi yang harus kita kejar untuk masalah lahan. Kalau lahan kehutanan kan lebih mudah sekarang, bisa melakukan izin pinjam pakai kawasan hutan. Tapi kalau lahan milik masyarakat, itu malah lebih susah sekarang," katanya kepada detikFinance saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

"Ada beberapa bendungan seperti di Aceh, Sulsel, kita selesaikan pelan-pelan. Karena kalau untuk masyarakat kan sekarang harus pakai apraisal. Harga nya sudah ditetapkan, tapi masyarakat tidak mau. Diproses ke pengadilan jadi lama butuh waktu. Karena tidak semua masyarakat setuju dengan harga apraisal itu," jelasnya.

Namun demikian, ia mengaku pada akhirnya proses negosiasi dapat diselesaikan dengan tuntas, meski kemudian memakan waktu lebih lama untuk pengadaan lahan.

"Kayak misalnya di Raknamo itu lahannya cukup baik, Pemda nya juga cukup baik, sangat mengharapkan bendungan itu sehingga bisa kita lakukan pengadaan tanah dengan baik," pungkasnya. (dna/dna)