Follow detikFinance
Rabu 15 Mar 2017, 17:02 WIB

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas RAPBN 2018

Hendra Kusuma - detikFinance
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas RAPBN 2018 Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumpulkan para menteri kabinet kerja dalam sidang kabinet paripurna membahas kapasitas fiskal dan pagu indikatif RAPBN 2018, dan peningkatan peringkat Easy od Doing Business (EODB) Tahun 2018.

Jokowi menyebutkan, pada sidang kabinet paripurna akan membahas mengenai kebijakan pemerataan ekonomi.

"Selain itu juga hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 2017 dan 2018, hambatan dan kira-kira tantangan apa akan juga kita sampaikan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Sebelum masuk pemaparan Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas mengenai rancangan kapasitas fiskal dan pagu indikatif RAPBN tahun 2018, Jokowi menekankan beberapa hal, yaitu penyusunan RAPBN 2018 disusun dengan semangat optimisme tapi realistis dan kredibel.

"Sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia, kita juga harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 menjadi kira-kira 5,4-6,1%," tambahnya.

"Oleh karena itu saya kira semua kementerian harus kerja keras dan melakukan langkah-langkah konkret, tidak bekerja rutininas, tidak bekerja yang monoton, bekerja linier, bekerja business as usual, ini harus ditekankan pada yang ada di bawah kita agar betul-betul langkah-langkah konkret itu ada," sambungnya.

Selanjutnya, Jokowi juga menginginkan adanya peningkatan tax rasio terhadap PDB, lalu berkaitan dengan tahun anggaran 2018 mengenai penajaman program prioritas. Sehingga, program yang dicanangkan betul-betul mendorong produktivitas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Untuk investasi, kata Jokowi, kapasitas fiskal Indonesia yang masih terbatas, maka investasi tidak bisa bergantung hanya pada pemerintah, melainkan harus berasal pada swasta. Di mana, 70-80% harus berasal dari BUMN dan swasta.

"Oleh sebab itu peran capex BUMN harus betul-betul ditingkatkan sehingga betul-betul bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau ada swasta yang masuk, serahkan saja ke swasta, jangan APBN masuk, jangan BUMN masuk," tandasnya. (ang/ang)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed