Follow detikFinance
Rabu 15 Mar 2017, 17:44 WIB

Jokowi Tagih Percepatan Sertifikat Lahan di Sidang Kabinet

Hendra Kusuma - detikFinance
Jokowi Tagih Percepatan Sertifikat Lahan di Sidang Kabinet Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih percepatan sertifikat lahan pada saat membuka sidang kebinet paripurna yang membahas mengenai kapasitas fiskal dan pagu indikatif RAPBN Tahun 2018, dan peningkatan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Tahun 2018.

Jokowi menyebutkan, pada sidang kabinet paripurna kali ini akan dibahas beberapa hal. Pertama berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi, kedua mengenai kapasitas fiskal dan pagu indikatif RAPBN tahun 2018, serta yang ketiga peningkatan untuk peringkat ease of doing business tahun 2018.

"Berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Kita akan menuju dulu kepada yang pertama yang berkaitan dengan kecepatan sertifikasi lahan agar ini dimatangkan oleh Kementerian Agraria BPN oleh Kementerian KLH, Kehutanan dan lingkungan hidup. Kembali lagi, kecepatan sertifikasi lahan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Selain sertifikat lahan, Jokowi mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) juga harus segera menetapkan format kebijakan pembagian lahan bagi masyarakat, baik redistribusi aset dan juga reforma agraria.

"Sehingga menjadi jelas dan secepatnya bisa kita lakukan di lapangan secara besar-besaran karena kemarin yang sudah dimulai di lapangan itu sangat disambut baik oleh masyarakat," tambahnya.

Jika hal tersebut lamban direalisasikan, Jokowi memastikan, lahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak bisa langsung dimanfaatkan.

Di samping itu, lanjut Jokowi, dalam rangka pemerataan ekonomi juga penting adalah pendampingan setelah pemerintah memberikan lahan, di mana harus dipastikan lahan tersebut akan dilakukan atau dimanfaatkan untuk apa.

Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, dalam merealisasikan pemberian tanah diharapkan bisa meniru The Federal Land Development Authority (Felda) Malaysia.

"Menurut saya kita bisa meniru Felda setelah pembagian lahan. Seperti yang sudah sering saya sampaikan ini ada pendampingan dari BUMN yang terkait dengan ini mungkin bisa PTPN mungkin bisa saja BRI," jelasnya.

Jika sertifkat dan pemberian lahan dapat dilakukan dengan cepat, ujar Jokowi, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat baik.

"Saya kira ini juga bisa sambung dengan ini mengenai redistribusi aset dan reformasi agraria," tukasnya. (ang/ang)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed