Kehadiran Lembaga Keuangan Dunia di KTT AA Dipertanyakan

Jakarta - Kehadiran sejumlah lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia dan IMF sebagai peninjau dalam KTT Asia Afrika dipertanyakan. Kehadiran mereka dinilai bertentangan dengan prinsip dan semangat dasasila Bandung. Hal tersebut diutarakan pengamat ekonomi dari UGM Revrisond Baswir disela-sela diskusi mengenai tim ekonomi SBY-JK, di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (19/4/2005)."Ini aneh dan tidak bisa diterima. Lembaga keuangan multilateral itu merupakan instrumen dari negara-negara adi kuasa untuk melanjutkan neo kolonialisme. Ini bertentangan dengan semangat dasasila dengan mengundang lembaga-lembaga ini sebagai peninjau," tegas Revrisond.Revrisond menilai, diundanganya lembaga keuangan multilateral itu akan memberi kesan kepada masyarakat internasional, bahwa Indonesia kembali masuk dalam perangkap utang yang lebih dalam. Ia menekankan, sebaiknya dilakukan demokratisasi terhadap lembaga-lembaga multilateral tersebut.Revrisond mencontohkan, saat ini AS memiliki saham sebesar 17,5 persen di Bank Dunia sehingga AS memiliki hak veto dalam setiap pengambilan keputusan Bank Dunia. Sementara 10 negara industri maju mempunyai saham sebesar 22 persen di Bank Dunia. "Jadi jelas ada ekspansi dan hegemoni dunia maju dalam Bank Dunia," tukasnya. Revrisond menyarankan, dalam KTT AA mendatang perlu ada pembahasan mengenai keringanan utang atau debt relief untuk negara-negara di Asia dan Afrika khususnya negara-negara Asia yang baru saja terkena bencana tsunami. "Yang paling relevan untuk dibahas adalah mencari debt relief untuk negara Asia. Bentuknya bisa debt swap, moratorium utang atau bentuk penghapusan utang lainnya," demikian Revrisond Baswir. (qom/)