Tol Palembang-Indralaya Seksi I Bisa Digunakan Mudik Lebaran

Palembang - Pembangunan Tol Palembang-Indralaya (Palindra) telah rampung 64%. Plt Sekda Pemprov Sumsel, Joko Imam Sentosa, optimistis pembangunan tol Palindra seksi I dapat beroperasi sebelum hari raya Idul Fitri pada Juni mendatang.

"Insya Allah sebelum Lebaran sudah dapat digunakan. Dari 22 KM bisa difungsikan sekurang-kurangnya di seksi I," ujarnya usai melaksanakan rapat Pembahasan Pembangunan Tol Palindra di ruang kerjanya, Kamis (16/03/2017).

Menurutnya, saat ini progres Palindra sekitar 60 persen lebih telah rampung sesuai target. Meskipun untuk di seksi II terdapat satu titik yang masih terganjal masalah pembebasan lahan, terutama Km 9 hingga Km 11.

"Ada tanah yang belum clear karena masih belum mendapatkan kesepakatan. Kita harapkan permasalahan ini segera diselesaikan sehingga seksi I bisa difungsikan meskipun belum diresmikan," imbuhnya.

Pimpinan Proyek Tol Palindra PT Hutama Karya (HK), Hasan Turcahyo, mengatakan saat ini 94,14 persen lahan telah tuntas dan tidak mengalami kendala dalam pembebasan. Adapun Paling banyak lahan yang belum bebas yakni berada di seksi II (Pemulutan-KTM).

Masih menurut Hasan, lahan yang belum bebas sekitar 5,86 persen atau 13,43 hektar dari total kebutuhan lahan tol Palindra 229,22 hektar.

"Ya, kalau dihitung total dari pengerjaan hanya kurang dari 1 km saja lahan yang belum bebas. Tapi pengerjaan tetap terus berjalan, karena lahan yang belum bebas itu sifatnya tidak menyeluruh," paparnya.

Saat ini, HK terus melakukan pengerjaan di lahan lahan yang telah rampung pembebasannya. Sehingga untuk lahan yang belum bebas tidak menghambat proses pengerjaan. Pasalnya, pihaknya bekerja di titik (spot) yang telah dibebaskan saja. Seksi I yakni dari Palembang- Pembulutan dan seksi III dari Indralaya ke KTM.

"Kami kerjakan terus lahan yang sudah dibebaskan, sambil menunggu proses pembebasan lahan di beberapa titik tersebut rampung," paparnya.

Selain lahan yang belum bebas tersebut, sudah dilakukan konsinyasi (titip ke pengadilan) sejumlah uang ganti rugi atau diserahkan kepada negara. Artinya, HK akan tetap dapat bekerja meski belum ada keputusan dari Pengadilan. (hns/hns)