Menteri Ekonomi Cuekin Rakyat

Jakarta - Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Indonesia Bangkit menilai tim ekonomi SBY-Kalla tidak memperlihatkan kebijakan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat. Selama enam bulan sejak dilantik terlalu banyak fakta kebijakan dan tindakan yang membuktikan hal tersebut.Hal ini disampaikan oleh ekonom Tim Indonesia Bangkit seperti Hendri Saparini, Aviliani, M Fadhil Hassan, Ichsanurdin Noersy, Iman Sugema dalam diskusi di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (19/4/2005)."Fakta-fakta tersebut tidak terlalu mengejutkan karena komposisi tim ekonomi tidak secara lengkap mewakili stakeholder dari negara ini. Tim ekonomi lebih didominasi oleh kelompok hamba internasional, kelompok pro negatif bisnis dan kelompok yang tidak kompeten untuk mengurus masalah ekonomi," kata Hendri Saparini.Sebagai konsekuensi dari komposisi tim ekonomi yang timpang tersebut, menjadi jauh dari visi dan misi Presiden SBY yang ingin mengedapankan kepentingan rakyat. "Kalau ini berlanjut akan muncul masalah baru disisi pembelaan rakyat misalnya bagaimana kebijakan untuk mensejahteraan petani, bagaimana mereka mencari sumber pembiayaan baru," imbuhnya.Tim ekonomi tidak memiliki leadership dan kapabilitas personal maupun profesional oleh karena itu sudah saatnya bagi rakyat untuk menuntut presiden segera melakukan evaluasi terhadap tim ekonomi kabinet Indonesia Bersatu tersebut.Tim Indonesia Bangkit mencatat ada sebelas tindakan dan kebijakan tim ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat yakni: mencabut subsidi pupuk SP-36 dan pupuk ZA, meneruskan tata niaga gula, melepas harga beras pada mekanisme pasar, respon yang tidak simpatik terhadap kesulitan rakyat pada kasus kenaikan elpiji, membebani TKI eks amnesti dengan pungutan yang tinggi, menaikan harga BBM dengan sangat tinggi sebelum menyiapkan skema dana kompensasi.Selain itu, perintah juga tidak berusaha meredam dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM, tidak mampu dan tidak mau mencari alternatif penerimaan untuk mengurangi beban APBN, tidak memiliki itikad untuk menegosiasikan moratorium utang, menurunkan tarif impor bus dari Cina dan menghapus pajak PPnBM minuman ringan yang menyebabkan penerimaan negara ditransfer kepada kelompok bisnis minuman ringan. (san/)