Rabu, 22 Mar 2017 17:40 WIB
Bertemu Jokowi, Gubernur Papua Laporkan Freeport Hingga Pos Perbatasan
Foto: Istimewa
Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe hari ini menyambangi Kantor Presiden yang berlokasi di Komplek Istana, Jakarta Pusat. Kedatangannya pun di luar dari jadwal agenda kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lukas mengaku, dalam pertemuannya dengan orang nomor satu di Indonesia ini melaporkan mengenai sikap pemerintah Provinsi Papua terhadap Freeport Indonesia hingga perkembangan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
"Kita laporkan perkembangan situasi politik Papua. Kedua, kita laporkan mengundang beliau datang ke Papua untuk meresmikan proyek pemerintah, salah satunya adalah masalah perbatasan, pos lintas batas negara. Sudah selesai 169 milyar nilainya. Pasar mama Papua yang dibangun 100 persen selesai," kata Lukas di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (22/3/2017).
Dia juga melaporkan mengenai pembangunan jalan Trans Papua pada ruas Nduga ke Wamena, yang mana pembangunan jembatan dalam ruas tersebut masih belum selesai.
"Sikap pemerintah menyangkut Freeport juga kita sampaikan," tambahnya.
Mengenai Freeport, lanjut Lukas, Pemerintah Provinsi Papua telah menyatakan sikap sejak 2013, di mana mendukung mengenai kepemilikan saham 51%.
"Kepemilikan saham 51% setuju. Freeport jadi karyawan kita. Ini negeri kita, diatur kedaulatan negara yang kita jaga. Seluruh potensi ekonomi harus dikuasai negara. Makanya 51% harus sahamnya diberikan ke Indonesia. Dan kita minta 10 % saham ke pemerintah Papua dari saham 51 persen," jelasnya.
Lukas mengungkapkan, Presiden Jokowi menyetujui mengenai sikap Pemerintah Provinsi Papua menyangkut Freeport. Bahkan, cara yang akan ditempuh mengenai Freeport juga akan sama baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua.
"Presiden setuju sekali sikap kita menyangkut Freeport. Setuju, apa yang di perjuangkan Papua dan Jakarta sama. Oh iya, apa yang kita lakukan presiden setuju. Langkah yang dilakukan pemerintah pusat sama dengan kita," tukasnya. (dna/dna)
Lukas mengaku, dalam pertemuannya dengan orang nomor satu di Indonesia ini melaporkan mengenai sikap pemerintah Provinsi Papua terhadap Freeport Indonesia hingga perkembangan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
"Kita laporkan perkembangan situasi politik Papua. Kedua, kita laporkan mengundang beliau datang ke Papua untuk meresmikan proyek pemerintah, salah satunya adalah masalah perbatasan, pos lintas batas negara. Sudah selesai 169 milyar nilainya. Pasar mama Papua yang dibangun 100 persen selesai," kata Lukas di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (22/3/2017).
"Sikap pemerintah menyangkut Freeport juga kita sampaikan," tambahnya.
Mengenai Freeport, lanjut Lukas, Pemerintah Provinsi Papua telah menyatakan sikap sejak 2013, di mana mendukung mengenai kepemilikan saham 51%.
"Kepemilikan saham 51% setuju. Freeport jadi karyawan kita. Ini negeri kita, diatur kedaulatan negara yang kita jaga. Seluruh potensi ekonomi harus dikuasai negara. Makanya 51% harus sahamnya diberikan ke Indonesia. Dan kita minta 10 % saham ke pemerintah Papua dari saham 51 persen," jelasnya.
Lukas mengungkapkan, Presiden Jokowi menyetujui mengenai sikap Pemerintah Provinsi Papua menyangkut Freeport. Bahkan, cara yang akan ditempuh mengenai Freeport juga akan sama baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua.
"Presiden setuju sekali sikap kita menyangkut Freeport. Setuju, apa yang di perjuangkan Papua dan Jakarta sama. Oh iya, apa yang kita lakukan presiden setuju. Langkah yang dilakukan pemerintah pusat sama dengan kita," tukasnya. (dna/dna)
