Empat kepala daerah itu adalah Gubernur DIY Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubawana X, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya dan Gubernur Sumatera Barat yang diterima oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit. Penghargaan diserahkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2017 Bidang Koperasi dan UKM yang dihadiri oleh seluruh dinas koperasi dan UKM se-Indonesia, di Kota Denpasar, Bali, Kamis (23/3/2017).
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan reformasi koperasi dilakukan untuk mencapai koperasi berkualitas, bukan kuantitas. Semua pihak terkait, termasuk kepala daerah, harus bergerak dan berkoordinasi untuk mensukseskan reformasi total koperasi di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berkat kerja keras kita semua, saat ini PDB koperasi telah meningkat menjadi 4,41% dari sebelumnya hanya 1,67%. Jumlah koperasi tidak perlu banyak, tapi jumlah anggotanya yang harus terus meningkat setiap tahunnya," kata Puspayoga dalam sambutannya.
Selain membangun koperasi yang berkualitas, Puspayoga juga mengungkapkan bahwa kementeriannya punya tugas meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia.
"Saat ini, berdasarkan data BPS, rasio wirausaha Indonesia sebesar 3,1%, sebelumnya 1,65% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa. Ini semua berkat kerjasama yang sudah terjalin dengan banyak pihak terkait, termasuk kalangan kampus dan perusahaan swasta,"imbuhnya.
Penghargaan diberikan berupa Cooperatives Data Award, penghargaan untuk koordinasi penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 2017, penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Penggerak Koperasi dan Penumbuhan Kewirausahaan Tahun 2017.
Selain itu, Kementerian Koperasi juga memberikan penghargaan bagi perguruan tinggi penggerak koperasi dan penumbuhan kewirausahaan tahun 2017. Penghargaan diberikan kepada Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Negeri Jogjakarta.
Usai acara, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan bahwa mengembangkan koperasi dan UMKM itu berarti turut memajukan ekonomi kerakyatan. "Karena, jumlah UKM yang menjadi koperasi itu juga bisa dibilang mayoritas. Oleh karena itu, Pemprov akan selalu mendukung setiap usaha pengembangan koperasi dan UMKM di wilayah Jawa Timur. Dengan mendukung koperasi dan UMKM itu sama saja dengan membangun ekonomi kerakyatan yang kuat," tegas Soekarwo.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DI Yogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menegaskan, sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengembangkan koperasi, usaha kecil dan mikro.
"Kalau mau jujur, ketiga sektor itu merupakan produk daerah yang harus kita kembangkan. Komitmen seperti itu yang harus terus kita pegang", kata Sri Sultan.
Sementara Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengungkapkan bahwa jajarannya akan terus mendorong terciptanya koperasi yang berkualitas di wilayah NTT. Menurutnya ideologi yang dianut koperasi adalah gotong royong cocok dengan pola pengembangan ekonomi kerakyatan. Dia meyakini ekonomi masyarakat akan berdaya melalui kelembagaan koperasi yang kuat.
(ega/ang)











































