Petani Harap Program Aksi Pangan Tak Hanya Jalan di Era Jokowi

Lima Puluh Kota - Program Akselerasi, Sinergi dan Inklusi (Aksi) Pangan yang digulirkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disambut baik oleh para petani. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Brebes tahun lalu.

Para petani girang karena program tersebut menjadi jalan keluar permasalahan permodalan. Namun mereka berharap program aksi pangan tidak hanya dijalankan saat masa Presiden Jokowi.

"Harapan kami enggak berhenti di tempat, nanti presidennya ganti, ganti lagi programnya. Itu pemikiran kami. Karena ini sudah sangat-sangat berguna. Kami mendapatkan energi baru dengan fasilitas ini," kata Petani Semangka Santoso di Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (24/3/2017).

Program Aksi Pangan merupakan inisiasi OJK untuk mendorong lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan di sektor pangan. Sementara produk kredit yang ditawarkan bermacam-macam termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Santoso mengaku sudah sering memanfaatkan KUR dengan plafon Rp 25 juta. Dana tersebut dia gunakan untuk mengembangkan 4 hektar kebun semangka miliknya di Pekanbaru, Riau.

"Dengan adanya KUR dengan bunga yang rendah itu sangat membantu kami untuk mengembangkan usaha. Selama inikan petani dibenturkan oleh permodalan. Kalaupun ada bisa minjam aturan bank kami enggak familiar, pakai agunan, survey segala macam. Itukan sangat menyita waktu dan tidak efisien kalau kami nilai dalam kalangan petani," tukasnya.

Sekadar informasi, peluncuran program Aksi Pangan dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, oleh OJK. Melalui program ini diharapkan pelaku industri jasa keuangan yang terlibat bisa mendorong penyaluran pembiayaan ataupun kredit di sektor pangan.

19 bank partner di dalamnya juga berkomitmen meningkatkan penyaluran kredit pada sektor tani, buruh dan hutan sebesar 14,12% menjadi Rp 260 triliun di 2017. Lalu asuransi usaha tani, premi dan luas laham terlindungi akan meningkat 64,88% menjadi Rp 180 miliar dan 1 juta hektar.

Asuransi usaha ternak sapi, premi dan jumlah sapi terlindungi juga ditargetkan meningkat 238,42% jadi Rp 27 miliar dan 120.000 ekor sapi. Sementara penjaminan kredit sektor pertanian meningkat 6,42 jadi Rp 8,8 triliun dan penjaminan KUR sektor pertanian meningkat 5,44% jadi Rp 9,9 triliun. (hns/hns)