Cerita Ditjen Pajak Bikin Kartu Indonesia Satu

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) ingin merealisasikan kepemilikan single indentitas melalui satu kartu namun bisa dimanfaatkan untuk banyak keperluan.

Single identitas tersebut akan tertuang pada platform aplikasi yang dinamakan Kartu Indonesia Satu alias Kartin1. Di mana, nantinya kartu tersebut bisa mengintegrasikan NPWP, SIM, paspor, hingga BPJS.

Namun, bagaimana latar belakang terbuatnya platform aplikasi Kartin1?

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Iwan Guniardi mengatakan, awal mula terciptanya platform aplikasi Kartin1 dari para pemenang lomba 'Andai Saya Jadi Dirjen Pajak' yang dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh Ditjen Pajak.

"Jadi bermula pada tahun lalu saat lomba Andai Saya Menjadi Dirjen Pajak, terus diambil lah empat pemenang, pemenang ini bilang selalu akan membuat NPWP serbaguna, yang bisa bayar BPJS, SIM, dan segala macam," kata Iwan kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Berangkat dari ide para pemenang lomba, Ditjen Pajak mengembangkan kartu NPWP yang terintegrasi dengan data dan produk-produk lain yang bisa dioperasikan hanya dengan satu kartu, yakni Kartu Indonesia Satu alias Kartin1.

"Waktu pemikiran para pemenang, saya kembangkan nih NPWP yang terintegrasi, kemudian dengan teknologi bisa menampung beberapa indentitas," tambahnya.

Dari pengembangan yang telah dilakukan, maka terbentuklah platform aplikasi Kartin1 yang nantinya bisa mengintegrasikan beberapa identitas dan juga pelayanan produk lainnya.

"Supaya masyarakat dapat manfaatnya semua, karena dari NPWP kan bisa saja memiliki yang lain, seperti BPJS sehingga dikembangkankan yang lengkap jadilah Kartin1, Kartin1 ini kartu indonesia satu, lalu kartin1 ini kan nama pejuang perempuan, kemudian kita belum punya identitas tunggal (single id), sedangkan pajak kan butuh identitas yang benar, misalnya Iwan, kan banyak Iwan, jadi Iwan yang ini tuh Iwan yang mana, makanya dengan Kartin1 ini semuanya bisa terintegrasi, bisa NPWP, bisa BPJS, dan lainnya," tambahnya.

Iwan mengatakan, pada Jumat pekan ini akan ada soft launching mengenai platform Kartin1 di Kantor Pusat Ditjen Pajak (KPDJP). Dalam acara tersebut, Ditjen Pajak belum menemui kata sepakat dengan instansi lain yang ingin mengintegrasikan data dan produknya.

Sehingga, dalam soft launching ini diharapkan dalam waktu dekat beberapa instansi baik kementerian/lembaga maupun perusahaan bisa mengintegrasikannya.

"jadi kita itu menyiapkan saja aplikasinya sehingga kalau memang mau kesana, kan kita menyediakan kalau ini bisa begini bisa begini, jadi pemerintah pusat nantinya bisa menentukan kalau nantinya semua dimasukan ke Kartin1," pungkasnya. (ang/ang)