Tanggapan Darmin Hingga Sri Mulyani Soal Sikap Dagang Trump

Tanggapan Darmin Hingga Sri Mulyani Soal Sikap Dagang Trump

Ray Jordan - detikFinance
Senin, 03 Apr 2017 19:52 WIB
Tanggapan Darmin Hingga Sri Mulyani Soal Sikap Dagang Trump
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tengah mengidentifikasi negara-negara yang selama ini hanya mengambil untung lewat perdagangan. Barang yang masuk ke AS justru membunuh industri dalam negeri.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak tenang menghadapi kabar tersebut. Meskipun tetap meningkatkan kewaspadaan sampai Trump mengumumkan daftar negara serta kebijakan yang akan ditempuh.

"Biarin saja. kenapa kita yang mesti repot?," ungkap Menko Perekonomian, Darmin Nasution, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/4/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagi Darmin, barang yang diekspor Indonesia ke AS memiliki jenis yang berbeda. Artinya barang yang masuk, tidak bersaing secara langsung terhadap barang lokal. AS pun diyakini tidak merasa tertekan.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Hanya saja perlu kewaspadaan dari pemerintah agar bisa memperhitungkan efek langsung maupun tidak langsung.

"Mestinya enggak kalau Indonesia kalau dari sisi jenis komoditasnya tapi perlu tetap waspada saja," imbuh Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, bahkan menyebut negara yang dimaksud Trump seperti China dan Jepang. Ekspor dari kedua negara tersebut ke AS berupa barang jadi yang berkompetisi dengan barang AS.

"Trump executive order itu target utamanya bukan kita, tapi negara-negara yang banyak ekspor barang jadi ke AS," jelas Bambang.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, menuturkan, bila Indonesia masuk dalam daftar, maka harus dipastikan komoditas apa yang dimaksud. Pemerintah kemudian tinggal mengalihkan pasar.

"Kan itu kan baru cerita masuk list jadi kita pantau ikutin terus dan nanti sambil berjalan itu kita cek komoditas apa saja sih yang berpotensi disengketakan, yang berpotensi dipersoalkan. Tapi kita tunggu lah, kita liat saja," tegas Enggar. (mkj/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads