Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto, berujar peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein, akan mengurangi ketergantungan pada sumber protein lain yang masih impor seperti daging sapi, termasuk tahu dan tempe yang kedelainya sebagian besar juga diimpor.
"Kita mengajak ibu-ibu untuk menyajikan menu makanan ikan di rumahnya. Tahu misalnya, perlu kita kurangi karena itu komponen impornya 99%. Makan kecap, kecap itu juga impor. Jadi budaya ini harus kita mulai dari ibu-ibu," ungkap Rifky dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/4/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rifky, kreasi seperti itu yang perlu didorong di Pulau Jawa yang konsumsi ikannya paling rendah, di mana hampir 60% atau 250 juta penduduk Indonesia berada.
"Pemerintah daerah juga diharapkan secara rutin datangkan ahli gizi ke sekolah-sekolah. Ajarkan manfaat dan pengolahan ikan-ikan, boleh lele, bandeng, patin, nila, atau ikan mas, atau boleh apa saja, yang penting ikan," tandas Rifky.
Sementara itu Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Nilanto Perbowo, mengungkapkan ikan bisa juga jadi solusi mengatasi rendahnya kualitas hidup. Menurutnya, rendahnya gizi pada anak-anak di Indonesia berkontribusi besar pada tingginya pertumbuhan kerdil atau stunting.
Ia menyayangkan keadaan Indonesia yang masih menghadapi permasalahan gizi pada Balita. Berdasarkan Global Nutrition Report (2014) 37,2% Balita mengalami pertumbuhan kerdil (stunting), 12,1% pertumbuhan kurang dari standar usianya (wasting) dan 11,9% mengalami kelebihan berat badan (overwight).
Diungkapkannya, Indonesia memiliki potensi sumberdaya ikan sebesar 9,9 juta ton dan potensi luas lahan budidaya 83,6 juta Ha yang dapat dioptimalkan untuk mendorong perluasan dan kesempatan kerja, serta meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan bagi masyarakat.
"Jika konsumsi ikan nasional meningkat, ini dapat menjadi penghela industri perikanan nasional. Ini juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan mewujudkan kemandirian ekonomi untuk mendukung percepatan pembangunan industri perikanan nasional," pungkas Nilanto. (idr/hns)