.webp)
Acara yang bertujuan mengkonsolidasi organisasi dan menentukan arah kebijakan serta langkah strategis HKTI ini, dihadiri oleh Dewan Pengurus Nasional HKTI dan Dewan Pengurus Provinsi HKTI seluruh Indonesia.
Turut hadir Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menkum HAM Yasona Laoly yang mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meoldoko menyebutkan, varietas padi baru itu diberi nama M70D dan sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah.
"Ini varietas baru hanya 70 hari, varietas ini saya beri nama M70D, pada 1 bulan lalu telah diberi sertifikasi," kata Moeldoko, saat membuka Acara Rapimnas KHTI di Balai Kartini, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Moeldoko menyebutkan, varietas padi baru yang ditawarkan ini bisa dimanfaatkan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan padi nasional. Pasalnya, padi M70D ini bisa ditanam sebanyak 4 kali dalam 1 tahun dengan produksi sekitar 9,6 ton per tahun.
Moeldoko mengumpamakan, lahan tani padi di Indonesia sebesar 8,1 juta hektar, jika 2 juta hektar ditanami padi M70D ini, maka dalam satu tahun bisa memanen 56 juta padi. Dari total panen, jika dijadikan beras menjadi sebanyak 28 juta ton.
"Kebutuhan beras nasional itu 26 juta, dengan 2 juta hektar tadi maka kita bisa memenuhi 60% kebutuhan," tambahnya.
Selain itu, kata Moeldoko, HKTI ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan petani dan masalah pengemasan atau branding harus diberikan secara nyata oleh pemerintah.
"Persoalan pemberdayaan, ini masih menjadi persoalan, akses permodalan. Ketiga branding dan seterusnya, HKTI sebagai jembatan akan bisa menjadi jembatan emas untuk petani," jelasnya.
Selanjutnya, Moeldoko juga menyinggung soal redistribusi aset yang juga sebaiknya dikelola oleh korporasi, sehingga nanti kawasan agro indutri yang dikelola memberikan nilai tambah yang bisa dinikmati oleh petani.
"Pak Menteri saya yakinkan kehadiran HKTI harus memberikan harapan baru kepada rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Harapan baru bagi rakyat bagaimana mewujudkan kesejahteraan, harapan baru bagi pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka ketahanan pangan," tandasnya. (wdl/wdl)
