Sibuk Seremonial, Banyak Kementerian dan Lembaga Punya Rapor Merah

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat pada 2016 lalu masih ada banyak Kementerian Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah yang memiliki rapor merah. Kementerian PAN-RB merilis hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016 dan menunjukkan masih banyak K/L dan Pemda yang memiliki skala nilai di bawah B.

Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan catatan Kementerian PAN-RB, ada 3 K/L yang memiliki nilai CC dengan range 50-60 di tahun 2016. Jumlah ini bertambah 3 dari sebelumnya 0 di 2015. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi dengan nilai CC ada 2, atau berkurang 1 dari sebelumnya 3 di 2015. Kemudian untuk Kabupaten/Kota ada 193 di 2016 dari sebelumnya 239 di 2015.

Selanjutnya untuk Pemerintah Provinsi dengan nilai C dengan range 30-50 di tahun 2016 ada 1 dari sebelumnya tidak ada di 2015. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota ada 14 di 2016 atau tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Terakhir dengan nilai D dengan range 0-30 ada 4 K/L di tahun 2016 atau tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Untuk Pemerintah Provinsi di tahun 2016 ada 3 yang mendapatkan nilai D dari sebelumnya berjumlah 2, dan untuk Kabupaten/Kota di tahun 2016 dengan nilai D ada 2 atau bertambah 1 dari tahun sebelumnya.

"Tugas paling berat di bawah yang merah. Kalau D enggak lulus, sibuk dengan seremonial, sibuk dengan acara, tidak produktif," kata Menteri PAN-RB Asman Abnur dalam Seminar BPK di Auditorium BPK, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Rapor merah ini terjadi karena tidak adanya keselarasan antara tujuan denganhasil yang dicapai K/L dan Pemda hingga tidak adanya keterkaitan antara program atau kegiatan dengan sasaran.

Adapun beberapa K/L dan Pemda yang mendapatkan rapor bagus dengan nilai di atas CC. Untuk kategori AA dengan range 90-100 ada 4 K/L di tahun 2016 alias tidak bertambah dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi tercatat mengalami kemajuan sedikit dari 2 provinsi yang mendapatkan kategori AA di tahun 2015 menjadi 3 di tahun 2016, dan untuk Kabupaten/Kota ada 2 dari sebelumnya hanya berjumlah 1 yang memiliki nilai AA.

"Saya dapat laporan kalau kita lihat kementerian tahun 2015 sampai 2016 enggak ada kemajuan dari sisi pencapaian. Di 2015 kalau provinsi tadinya 2 cuma nambah 1. Kalau dagang enggak untung, tekor dibiayai negara banyak tapi kemajuan enggak signifikan," ujar Asman.

Selanjutnya untuk nilai A dengan range 80-90 ada 26 K/L di 2016 atau bertambah 5 dari sebelumnya 21 di 2015. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi berjumlah 7, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dan untuk Kabupaten/Kota berjumlah 10 di 2016 atau bertambah 3 dari sebelumnya 7 di 2015.

Untuk nilai BB ada 37 K/L di tahun 2016 atau bertambah 1 dari 36 di tahun sebelumnya. Untuk Pemerintah Provinsi ada 9 dari sebelumnya 8 di 2015, dan Kabupaten/Kota ada 57 dari sebelumnya 31 di 2015. (dna/dna)