Hal tersebut diungkapkannya saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai pembiayaan infrastruktur di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Jokowi mengaku, percepatan pembangunan infrastruktur telah berkali-kali disampaikan, dan yang terakhir pada saat Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada ratas mengenai pembiayaan infrastruktur ini diharapkan bisa mendapatkan progres proyek-proyek infrastruktur prioritas yang tengah berjalan, terutama dari sisi pembiayaannya.
Menurut Jokowi, jika swasta menolak membiayai program pembangunan infrastruktur, pemerintah harus segera menawarkan skema lain dalam merealisasikannya, seperti skema PPP, bahkan dengan APBN.
"Saya kira proses-proses di BUMN, sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang fresh uang yang fresh dari pasar juga bisa kita lakukan sehingga juga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa," tambahnya.
Lanjut Jokowi, kendala maupun masalah di lapangan dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur prioritas pemerintah harus segera direspon dengan cepat. Terutama soal pembebasan lahan maupun pembiayaan.
"Kita detailkan lagi pada sore hari ini utamanya untuk LRT Jabodetabek dan juga yang berkaitan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung dan mungkin kita singgung sedikit mengenai Kereta Kencang Jakarta-Surabaya dan jalan-jalan tol yang mungkin, meskipun saya enggak mendengar kalau ada sedikit kesulitan pembiayaan juga bisa disampaikan pada sore hari ini," tandasnya. (dna/dna)