Proyek LRT Jabodebek Telan Rp 27 Triliun, Begini Rinciannya

Jakarta - Pemerintah mengadakan rapat koordinasi mengenai detil biaya pembangunan sarana dan pra sarana Light Rapid Transportation (LRT) Jabodebek di Kantor Menko Maritim, Jakarta, hari ini. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirut KAI Edi Sukmoro, Dirut Adhi Karya Budi Harto, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo dan dipimpin oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

Adapun total dana yang dibutuhkan adalah Rp 27 triliun. Dana ini terdiri dari Rp 23,3 triliun untuk pra sarana (pembangunan jalur kereta api), dan Rp 4 triliun untuk sarana seperti rolling stock atau rangkaian kereta.

PT KAI sendiri akan menjadi investor dalam proyek ini, sedangkan Adhi Karya bertindak sebagai kontraktor. Selain kontraktor, Adhi juga akan berinvestasi untuk pembangunan depo LRT sebesar Rp 1,4 triliun.

"Nanti Adhi Karya mengerjakan projek yang dimiliki oleh KAI, karena KAI yang sebagai investor. Adhi Karya juga yang membangun depo dari PMN yang ada. Jadi prinsipnya, kalau selama ini pakai PMN, uang itu tidak maksimal. Dengan adanya menggunakan PMN, maka dana ekuitas itu jika disekuritisasi, sehingga bisa dapat dana pinjaman. Baru nanti pemerintah bayar, pemerintah menggunakan PSO," kata Menteri Perhubungan, Budhi Karya ditemui di Kemenko Maritim, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Skema pendanaannya adalah Rp 9 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang masing-masing diberikan kepada Adhi Karya sebesar Rp 1,4 triliun dan PT KAI sebesar Rp 7,6 triliun. Dan sisanya Rp 18 triliun melalui pinjaman bank. Setidaknya ada 4 bank yang akan dilakukan pinjaman, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dengan rampungnya detil pembiayaan ini, maka dipastikan proyek ini tetap ditarget selesai dan beroperasi pada tahun 2019 mendatang.

"Mei 2019 tetap harus sudah operasi," kata Dirut Adhi Karya, Budi Harto di lokasi yang sama. (dna/dna)