Pemerintah dan BI Kaji Lagi Kebijakan yang Buat Inflasi Melonjak

Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kembali merapatkan barisan guna menjaga angka inflasi sepanjang 2017 sesuai dengan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai melakukan rapat koordinasi (rakor) di kantornya, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Darmin mengaku butuh waktu untuk menganalisa kebijakan yang mungkin muncul beberapa bulan ke depan. Apalagi yang efeknya berkaitan dengan inflasi.

"Kita sedang membuat kalkulasi, analisa, seperti apa yang kombinasi yang optimum mengenai hal ini. Kita masih akan bicara dengan menteri ESDM dan Menhub dan sebagainya. Belum selesai betul," ujar Darmin.

Rapat dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Kepala BPS Suryamin hingga jajaran lainnya.

Agus menambahkan, inflasi memang harus dipantau lebih cermat, karena diperkirakan akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

"Ini sekarang sudah keempat kali kita mendiskusikan inflasi karena memang pada saat kondisi deflasi seperti sekarang kita mau terus jaga supaya di akhir tahun itu tetap seperti yang direncanakan, 4 plus minus 1%," kata Agus.

"Kita kan pada pertemuan high level meeting yang lalu mencanangkan inflasi itu ada di bawah untuk volatile food di bawah 4 sampai 5%," tambahnya.

Agus menyebutkan, saat ini momentum deflasi pada Maret 2017 sebesat 0,02% juga membuat volatile food di Maret tahun ini sebesar 2,89% (yoy). Diharapkan, harga bergejolak pangan bisa terus terjaga di bawah 4-5%.

Sebab, kata Agus, dengan terjaganya harga bergejolak pangan terdapat ruang untuk melakukan penyesuaian administered price atau harga yang diatur oleh pemerintah. Khususnya terkait dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik dan elpiji.

"Jadi diskusi ini akan dilanjutkan. Kita akan berbicara dengan Menteri ESDM karena di Menteri ESDM ada rencana untuk menyesuaikan BBM atau LPG," jelasnya.

Agus mengungkapkan, hingga saat ini belum diketahui apakah pemerintah akan melakukan penyesuaian kembali terhadap administered price.

"Kan pengumuman dari ESDM Januari sampai Juni belum ada penyesuaian BBM sampai LPG. Kita antisipasi di Semester kedua apakah kondisinya memungkinkan untuk melakukan penyesuaian, tapi dalam diskusi," terangnya.

Menurut Agus, berdasarkan rekomendasi dan kesepakatan nasional, jika pemerintah ingin melakukan penyesuaian administered price langkah yang harus dilakukan adalah mengendalikan terlebih dahulu volatile food. Sehingga, jika sudah dilakukan penyesuaian dampak penyesuaiannya.

"Karena kondisi di 2 tahun terakhir inflasi di 3,35%, 3,02% itu pencapaian yang baik. Tetapi kita juga paham bahwa kalau misalnya nanti dilakukan satu reformasi energi, melalui subsidi yang kurang efektif dan itu perlu berdampak kepada inflasi yang agak tingi, kita pun bisa menerima karena itu adalah komitmen reformasi struktural dan itu sifatnya satu kali, one time. Tetapi untuk ekonomi menjadi sentral. Jadi tapi ini semua masih akan didiskusikan," kata Agus.

Lanjut Agus, pemerintah dalam melakukan penyesuaian administered price masih mengatur waktu yang tepat, agar penyesuaian harga seperti BBM, listrik, dan elpiji tidak berdampak kepada inflasi.

"Jadi kita mesti mewaspadai kemarin ini ketika deflasi 0,02% sebetulnya itu adalah kesempatan yang baik. Tetapi memang kondisi belum mengharuskan pemerintah untuk melakukan di semester pertama ini," ungkapnya. (mkj/mkj)