Padahal Indonesia sendiri memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), yang merupakan standarisasi produk kelapa sawit agar tidak menimbulkan hal-hal negatif. Di dalam ISPO tersebut diatur mengenai prosedur teknis mulai dari pembukaan lahan baru yang tidak boleh dengan melakukan pembakaran hutan hingga aturan terperinci mengenai jenis lahan yang boleh digunakan.
Namun menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono, resolusi kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Parlemen UE bernuansa politis. Sehingga standar apapun yang diterapkan oleh Indonesia akan akan kembali dimentahkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Joko mencurigai, bahwa keputusan Parlemen UE tersebut didasari perang dagang. Sebab produk minyak dari kelapa sawit dianggap sebagai pesaing minyak nabati rapeseed yang diproduksi Eropa.
"Beberapa negara di Eropa itu ingin pakai rapeseed, itu kebanyakan dari Perancis. Kalau sawit masuk mereka kalah siang, karena cost efisiensinya jauh. Kalau sawit masuk sebagai biodiesel mereka kelabakan," imbuhnya.
Oleh karena itu, dirinya mendukung pemerintah untuk melakukan perlawanan atas keputusan resolusi tersebut. Sebab alasan yang digunakan untuk menghalangi salah satu komoditas unggulan Indonesia itu tidak mendasar.
"Kalau alasannya deforestasi itu yang mana, di mana, kapan? harus jelas. Ini hanya karena kelapa sawit itu jauh lebih efisien. Tapi tidak bisa tumbuh di Eropa, mereka hanya punya rapeseed," tukasnya. (dna/dna)