Follow detikFinance
Kamis 20 Apr 2017, 17:06 WIB

Gubernur Baru DKI Diminta Tak Bikin Perda yang Hambat Pengusaha

Hendra Kusuma - detikFinance
Gubernur Baru DKI Diminta Tak Bikin Perda yang Hambat Pengusaha Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangi pilkada DKI versi hitung cepat lembaga survei. Hasil hitung cepat ini biasanya tak jauh berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti.

Merespons hasil pilkada DKI, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta gubernur baru Jakarta jangan sampai menerbitkan peraturan daerah yang menghambat pelaku usaha.

"Jadi ada peraturan di pusat juga di daerah, kita melihat relugasi Perda perlu diperhatikan, jadi kalau kita lihat banyak aturan yang berkaitan dengan Perda di Jakarta," ujar Shinta Kamdani, Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Apindo, usai menghadiri acara Indonesia Summit 2017 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Baca juga:

Shinta mengatakan, pengusaha mendukung siapapun yang terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, gubernur baru juga bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pengusaha.

"Siapapun yang menang harus memimpin dengan baik. Jadi saat ini kita akan mendukung siapapun yang menang, jadi Ahok atau Anis bagaimana bisa mengembangkan Jakarta lebih baik, bagaimana peran dunia usaha, masalah apa yang dihadapi dunia usaha di Jakarta yang kemudian dia bisa bantu pecahkan," kata Shinta

Shinta menambahkan, selama berlangsungnya masa kampanye Pilkada DKI Jakarta telah memberikan dampak tersendiri kepada para pelaku usaha, khususnya para pemodal besar dari luar negeri.

Selama masa kampanye banyak investor yang menahan ekspansinya hingga Pilkada selesai.

"Karena yang dikhawatirkan itu apa yang terjadi di Jakarta di duplikasi ke daerah lain. Bahwa faktor suku dan agama bisa memenangkan kontestasi Pilkada," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Shinta, Apindo juga mengimbau agar pergantian pemerintahan di DKI Jakarta tidak membuat beberapa proyek transportasi masal terkendala, seperti proyek MRT. Sebab, Jakarta ke depan tidak mungkin selalu menjadi kota yang terkenal dengan kemacetannya.

"Jangan karena ada perubahan pemerintah ini menjadi terkendala, saya pikir ini menjadi PR pemerintah yang baru," tukasnya.



(hns/hns)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed