Pemerintah Putar Otak Supaya LRT Jabodebek Bisa Beroperasi 2019

Lombok - Pembangunan perkeretaapian di Indonesia memiliki rencana induk perkeretaapian hingga tahun 2030 mendatang. Dalam rencana tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan membangun rel kereta api sepanjang 12 ribu km, di mana target angkutan penumpangnya mencapai satu miliar di tahun 2030.

Salah satu bagian dari target tersebut adalah dengan membangun Light Rapid Transit (LRT). Adanya jumlah angkutan penumpang yang lebih banyak, melalui LRT diharapkan tercipta budaya menggunakan transportasi umum bagi masyarakat sehingga kemacetan di lalu lintas jalan raya bisa teratasi.

Dalam prosesnya, pembangunan LRT diwarnai oleh sejumlah pembahasan yang pelik. Maklum saja, proyek ini menelan dana investasi yang cukup tinggi dan ditargetkan bisa rampung pada tahun 2019 mendatang.

Pemerintah sendiri telah menetapkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai investor dalam proyek ini. Kasubdit Kelayakan Jalan Kereta Api Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Jumardi mengatakan, hal ini dilakukan menyusul anggaran pemerintah yang terbatas, sehingga diperlukan skema pendanaan agar moda transportasi yang telah lama diidam-idamkan ini bisa tetap rampung sesuai target, tahun 2019 mendatang.

"Kalau dulu kan 100% dibayar APBN dan Adhi Karya sebagai kontraktor. Tapi karena pertimbangan anggaran APBN terbatas, dan pemerintah ingin dorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, maka dibuat mekanisme pembiayaan di mana investasi swasta masuk melalui KAI," katanya dalam paparan pada acara Lokakarya Kementerian Perhubungan, di Hotel Aruna Senggigi, Lombok, Jumat malam (21/4/2017).

Anggaran yang terbatas akhirnya membuat KAI menjadi investor dalam proyek ini, sehingga skema pembiayaan diatur ulang. Skema pembiayaan pun kini telah mencapai tahap final.

LRT Jabodebek akan dibiayai lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 9 triliun yang masing-masing diberikan kepada PT Adhi Karya sebesar Rp 1,4 triliun dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 7,6 triliun (Rp 2 triliun sudah diberikan tahun 2015), sedangkan sisanya Rp 18 triliun melalui pinjaman bank.

Porsi pembiayaan menjadi berubah, dari seluruhnya menggunakan anggaran pemerintah menjadi 30% APBN dan 70% melalui pinjaman perbankan. PT KAI sebagai investor akan mendapatkan penyertaan modal sebagai jaminan dalam kemampuannya membayar pinjaman bank.

"Rp 1,4 triliun sudah diberikan kepada Adhi Karya, Rp 2 triliun untuk KAI bangun Trans Sumatra Railway di tahun 2015, itu dialihkan untuk danai Jabodebek. Sisanya Rp 5,6 triliun sedang diusulkan kepada DPR untuk mendapatkan penyertaan modal melalui PT KAI karena untuk mencukupi modal PT KAI untuk meminjam kepada perbankan. Jadi PMN ini sebagai pancingan agar bisa pinjam ke bank," tutur dia.

Saat ini, pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kereta api ringan atau LRT (Light Rail Transit) wilayah Jabodebek. Dalam revisi PP Nomor 65/2016 ini akan diatur beberapa hal, salah satunya adalah skema pembiayaan proyek LRT yang menggunakan investasi dan bisa menggunakan APBN.

Jumardi menjelaskan, meski skema dan mekanisme pembiayaan terus berubah, namun konstruksi terus dilakukan oleh Adhi Karya. Saat ini LRT Jabodebek telah mencapai progres 12% secara keseluruhan. Realisasi ini terdiri dari progres fisik lintas Cawang-Cibubur mencapai 25,4%, Cawang-Bekasi Timur sebesar 12%, dan Cawang-Dukuh Atas 1,4%.

"Kita kejar ini semua bisa selesai konstruksinya akhir 2018. Kita masih berkomitmen bahwa LRT Jabodebek harus selesai 2019, dan sampai saat ini Adhi juga masih terus melakukan konstruksi," pungkasnya. (ang/ang)