Cegah Kebobolan Dana Bantuan
RI Bentuk Sistem Anti Korupsi
Senin, 25 Apr 2005 11:36 WIB
Jakarta - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan jaminannya membentuk sistem anti korupsi canggih guna menjamin dana bantuan dari negara-negara asing khususnya untuk Aceh, tidak dikorupsi. Hal tersebut ditegaskan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan disela-sela acara International conference on promoting financial accountability in managing fund related to tsunami, conflict to other disaster di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (25/4/2005)."Jaminannya adalah sistem yang kita buat akan memperhatikan semua praktek-praktek yang terbaik yang dilakukan di seluruh dunia," tegas Sri Mulyani. Sri Mulyani menambahkan, detail dari sistem tersebut akan diatur setelah terbentuknya Badan Pelaksana (Bapel) dari rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. "Kalau Bapel sudah dibentuk, akan ada masa transisi 1-2 bulan untuk komunikasi antara departemen dengan Bapel dan Pemda. Nanti aturannya akan ditentukan begitu ada personilnya, kita buat lebih detail," ujarnya.Disebutkan, selama bapel belum terbentuk, dana bantuan yang bisa diaudit adalah bantuan yang masuk dalam masa emergency relief. Audit bantuan baik dari dalam maupun luar negeri itu akan dilakukan oleh BPK. Terkait konferensi ini, rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berbicara sebagai pembicara kunci pada pukul 14.00 WIB nanti. Selain itu pembicara lainnya adalah dan country director ADB di Indonesia David Green, Meneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, Ketua BPK Anwar Nasution. Konferensi ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dana bantuan untuk tsunami, konflik-konflik daerah dan bencana lainnya. Konferensi ini dihadiri oleh BPK atau institusi auditor negara-negara yang terkena bencana tsunami, BPK negara-negara donor, PBB, lembaga keuangan multilateral, Palang merah internasional (ICRC) dan sejumlah LSM. Acara yang diselenggarakan BPK bekerjasama dengan ADB ini juga akan dihadiri 19 BPK dari negara-negara baik dari negara yang terkena tsunami maupun negara donor yang menghadiri konferensi ini.
(qom/)











































