Siapkan Rp 70 Miliar, Susi 'Sulap' Pelabuhan Tak Lagi Kumuh dan Bau

Jakarta - Pelabuhan-pelabuhan perikanan di Indonesia hampir selalu identik dengan kesan kumuh, kotor, dengan bau amis. Kondisilah yang coba perlahan diubah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Wijaya, mengatakan buruknya fasilitas dan kebersihan pelabuhan nelayan ini tentu berimbas pada turunnya kualitas dan harga ikan.

Sjarief membandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan ikan di negara maju yang saking higienisnya, ikan dari tangkapan nelayan di pelabuhan bisa langsung dimakan mentah tanpa perlu dimasak.

"Saya selalu buat ujian ke kepala pelabuhan, bagaimana caranya makan ikan dari lantai pelabuhan? Kalau enggak sanggup makan ya bagaimana itu harus dibuat bersih. Di negara-negara maju lumrah ikan dimakan mentah, kalau kita makan ikan mentah bagaimana kalau lantainya begitu (kotor)," ucapnya di kantor KKP, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Dari data KKP, saat ini ada 816 pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia yang meliputi dari skala paling besar yakni 7 pelabuhan perikanan samudra, kemudian 17 pelabuhan perikanan nusantara, 32 pelabuhan perikanan pantai, 12 pangkalan pendaratan ikan, 2 pelabuhan perikanan swasta, dan 746 pelabuhan belum memiliki kelas.

"Di Jepang ikan di pelabuhan bisa dimakan mentah karena higienis. Dari jumlah 816 pelabuhan perikanan itu, sebanyak 483 dianggap masih layak, sementara 333 pelabuhan tidak layak," terang Sjarief.

Diungkapkannya, pelabuhan-pelabuhan perikanan di Indonesia umumnya berupa bangunan terbuka, akses keluar masuk tidak terbatas, dan fasilitas yang kurang lengkap seperti cold storage, air bersih, IPAL (pengolahan limbah), drainase dan instalasi lainnya.

Sementara dari sisi perilaku juga bisa dikatakan buruk antara lain seperti meletakan ikan di lantai, merokok, ikan dibiarkan di tempat terbuka, sampai membiarkan hewan seperti kucing dan anjing berkeliaran bebas di area penampungan ikan.

"Sisa makanan ada kucing dan anjing berebutan sama kita. Kaki juga bebas dari lumpur naik saja ke TPI, padahal di lantai ada ikan-ikan, ikan tuna padahal mahal tapi ditaruh di tempat panas di luar," ucap Sjarief.

Dia melanjutkan, hal lain yang menjadi sorotan kementerian yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti ini yakni jual beli ikan dengan cara yang cukup tradisional. Pihaknya pun berencana mengubah kebiasaan tersebut dengan membagikan keranjang ikan dengan ukuran tertentu sebagai standar ukur.

"Perilaku dagangnya ada yang jual ikan per kilogram, ada yang per tumpukan, ada yang per keranjang, ada yang per ekor, akhirnya tidak ada standar harga jualnya. Ini situasi yang harus diperbaiki di pelabuhan-pelabuhan perikanan kita," jelas Sjarief.

Untuk revitalisasi pelabuhan nelayan, sambungnya, KKP menganggarkan alokasi anggaran di tahun 2017 sebesar Rp 70,7 miliar yang meliputi 20 pelabuhan ikan milik daerah, dan 16 pelabuhan ikan yang dimiliki pusat. (idr/ang)