Jokowi Minta BKPM 'Contek' Cara India dan Vietnam Jaring Investor

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempelajari cara India dan Vietnam menarik investor asing. Salah satunya, cara kedua negara itu membuat regulasi yang ramah investor.

"Presiden memerintahkan kami mempelajari regulasi di negara tetangga. Sekarang yang sangat sukses kan Vietnam, kemudian India. Tahun lalu FDI (Foreign Direct Investment) ke India naik 31% hanya dalam 1 tahun," kata Kepala BKPM, Thomas Lembong, dalam konferensi pers di Gedung BKPM, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Ia memperkirakan, faktor utama di balik keberhasilan India dan Vietnam dalam menarik investasi asing adalah kepastian hukum.

"Ketidakstabilan regulasi faktor nomor satu yang menghambat investasi di Indonesia. Regulasi yang tumpang tindih, kontradiktif antar kementerian dan lembaga, kurang matang dalam pembuatannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih mempelajari dan menerapkan pelajaran-pelajaran dari seluruh dunia mengenai kebijakan-kebijakan yang berhasil dan tidak berhasil," ujar pria yang akrab disapa Tom Lembong itu.

Selain itu, investor tak nyaman bila banyak aturan mengekang. Industri di Vietnam dan India justru cepat berkembang karena tak banyak diatur oleh pemerintahnya, sangat terbuka, tidak membebani investor dengan berbagai kewajiban.

"Semakin mengurangi paksaan-paksaan, malah industri jadi sangat-sangat berkembang. Perkembangan industri di India dan Vietnam sudah double digit. Kita masih single digit dan rendah. Mereka mencapai itu dengan semakin membuka diri pada perdagangan internasional, mengurangi target-target yang dijadikan paksaan, juga standar nasional," terang Tom.

Baca juga: 5 Bulan Terakhir Banyak Aturan Baru Hambat Investasi

Di Indonesia, banyak aturan yang tujuannya sebenarnya bagus, cita-citanya ingin mendorong perkembangan industri di dalam negeri, tapi malah membelenggu industri itu sendiri.

Contohnya standar nasional, ada yang ditetapkan dengan tujuan melindungi produk-produk dalam negeri dari serbuan barang impor. Tapi standar nasional itu juga membuat produk-produk Indonesia sulit diekspor karena berbeda standarnya dengan dunia internasional. Investor asing juga malas masuk karena produk dengan standar yang beda sendiri itu susah masuk ke negara lain.

"Andai kita bikin standar nasional yang beda dengan standar internasional. Mungkin itu akan mencegah produk-produk dari luar masuk ke negara kita. Tapi juga membuat produk-produk kita sulit diekspor karena standarnya beda," katanya.

Menurutnya, pengembangan industri tak bisa dipaksakan oleh negara, harus terjadi secara alamiah. Maka deregulasi harus terus konsisten dijalankan.

"Jadi perkembangan industri itu harus alamiah, kita enggak bisa paksakan. Ini perlu perubahan paradigma dari memaksakan target-target atau kehendak kita," tutupnya. (mca/hns)