Jokowi Beri Peringatan Soal Anggaran, Ini Strategi Sri Mulyani

Jakarta - Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan agar pemerintah pusat dan daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L), memiliki prioritas yang jelas dalam perencanaan pembangunan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pun merespons arahan Jokowi. Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi dengan K/L agar anggaran bisa digunakan ke program prioritas. Sehingga pembangunan di daerah bisa semakin merata.

"Kalau dari daerah kan kita lihatnya instrumen DAU itu sepenuhnya di APBD tetapi DAK (Dana Alokasi Khusus) bisa kita sesuaikan dengan prioritas nasional karena memang ditujukan untuk membuat daerah-daerah itu mengejar ketertinggalan dan mengisi prioritas-prioritas nasional dengan proyek-proyek yang di daerah," ujar Sri Mulyani, usai pembukaan Musrenbangnas 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).

Baca juga: Baca juga: Peringatan Jokowi ke Menteri Hingga Gubernur Soal Nyusun Anggaran

Mengenai pembangunan yang tidak terkoordinasi dengan baik, seperti pelabuhan dan waduk tanpa fasilitas pendukung, Sri Mulyani mengatakan hal ini perlu dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Antara waduk, irigasi, sawah itu kan harus terintegrasi. Itu bisa dilakukan secara spenuhnya antara beberapa Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, peraturan-peraturan di daerah yang menghambat pembangunan juga perlu disederhanakan. Sehingga tidak tumpang tindih dengan peraturan yang ada di pemerintah pusat.

"Namun pesan yang paling penting dari Bapak Presiden juga dari sisi policy atau kebijakan dan peraturan-peraturan. Karena berbagai pemerintah daerah kota, kabupaten, provinsi, nasional semuanya berlomba-lomba membuat peraturan yang makin membuat Indoensia itu tidak terintegrasi tetapi malah terpecah-pecah menjadi berbagai daerah yang kemudian mengurangi daya saing kita sendiri," tutup Sri Mulyani. (wdl/wdl)