Di AS, Sri Mulyani Tanyakan Soal RI Masuk Daftar Pedagang 'Curang'

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, baru saja kembali dari Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara anggota Bank Dunia dan IMF.

Masing-masing perwakilan tentunya memiliki pandangan tentang perekonomian dunia terkini, sehingga perlu didiskusikan lebih dalam. Termasuk Sri Mulyani yang mempertanyakan maksud pemerintah AS ketika memasukkan Indonesia dalam daftar perintah eksekutif Presiden Donald Trump.

Daftar itu memuat negara dengan neraca perdagangan yang surplus dengan AS. Trump, meskipun tidak secara spesifik sempat menyebutkan negara tersebut ada yang melakukan kecurangan dalam perdagangan.

"Kita sampaikan ke beberapa menteri seperti dengan AS, kami menanyakan apa artinya dari executive order Trump yang memasukkan Indonesia dalam 16 negara yang memiliki surplus, arah kebijakan bagaimana," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Hal lain yang juga dibahas adalah tentang perpajakan. Seiring dengan pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI), perlu ada koordinasi sesama masing-masing negara.

"Mereka sedang reformasi perpajakan, dari sisi policy hingga treatment pajak mereka di luar negeri. Karena Indonesia perlu melakukan enforcement untuk AEOI, peranan dari negara besar jadi penting," imbuhnya.

Mantan Managing Director Bank Dunia itupun juga meminta dukungan banyak negara agar Indonesia bisa bergabung dalam FATF.

"Kami juga membicarakan FATF (Financial Action Task Force) yang menyangkut money laundering dan counter terrorism financing di mana Indonesia akan menjadi anggotanya. Kami meminta didukung seluruh anggotanya," terang Sri Mulyani. (mkj/hns)