Hal tersebut sesuai hasil rapat antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DIY Hamengkubuwono X beberapa waktu lalu.
"Waktu rapat dengan Wapres (Wakil Presiden JK), yang dimintakan FS-nya adalah untuk elevated (jalan layang)," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuan, kepada detikFinance, Jumat (28/4/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keberadaan jalan tol ini tergolong penting. Selain menghubungkan dua kota besar yang sekaligus menjadi pusat ekonomi di Jawa Tengah, jalan tol ini juga akan menjadikan jaringan jalan tol di sisi selatan Pulau Jawa, yang diharapkan bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
"Nantinya jalan tol ini akan ditarik (tersambung) dengan tol dari Cilacap. Jadi nanti selatan Jawa bisa berkembang," kata Herry.
Proyek jalan tol Yogyakarta-Solo merupakan proyek prakarsa. Artinya, inisiatif pembangunannya bukan berasal dari pemerintah melainkan usulan dari badan usaha dalam hal ini adalah UEM Group Berhard dan Jasa Marga.
UEM Group Berhard bukan pertama kalinya berinvestasi di Indonesia. BUMN Malaysia di bawah Khasanah ini sebelumnya juga telah berinvestasi di bisnis jalan tol di Indonesia.
UEM Group Berhard menguasai 35% saham PT Lintas Marga Sedaya (LMS), yang tak lain adalah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau pengelola jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali). (dna/wdl)











































