Infrastruktur RI Tertinggal Jauh, Pantas Kini Butuh Uang Banyak

Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hanya bisa memenuhi sekitar 41,3% dari kebutuhan dana untuk infrastruktur Rp 4.796 triliun periode 2015-2019.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan, pengadaan air bersih, sanitasi, hingga pembangunan skala besar, seperti jalan tol, pelabuhan, rel kereta dan jalan raya.

"Hanya separuh yang bisa dipenuhi oleh negara, akan lebih baik jika dikerjakan bersama swasta, karena prioritas anggaran itu sangat penting," ujar Bambang dalam diskusi Forum Infobank, Kamis (4/5/2017)

Dia menceritakan, banyak yang mempertanyakan apakah angka tersebut tidak terlalu ambisius. Menurut dia jika negara seperti Jepang dan Australia angka ini memang terlalu besar pasalnya infrastruktur mereka hanya tinggal pemeliharaan.

Dia mengatakan, untuk Indonesia yang saat ini sudah ketinggalan jauh memang membutuhkan angka yang besar. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar saja masih kurang untuk bisa bersaing dengan negara lain, bisa dilihat infrastruktur jalan dan pelabuhan, bahkan masyarakatnya saja agak susah memiliki akses untuk mendapatkan kebutuhan dasar.

"Saya yakin angka hampir Rp 5 ribu triliun itu belum cukup, harus ada upaya lebih jangan hanya bergantung dengan negara, harus memanfaatkan kemampuan investor yang ada," ujar Bambang.

Saat ini pesaing Indonesia terus bertambah. Karena itu dibutuhkan upaya-upaya lebih untuk terus membangun infrastruktur dan meningkatkan kemampuan negara.

Peran Swasta Dibutuhkan untuk Bangun Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia dinilai berat karena tidak bisa sepenuhnya dibiayai oleh negara. Karena itu peran swasta sangat penting bagi pembangunan nasional.

Chief Executive Officer Nusantara Infrastruktur, Ramdani Basri mengungkapkan saat ini swasta bisa menutup gap yang terjadi di pembangunan yang melibatkan perusahaan milik negara.

"Sekarang ini swasta banyak, sejak pemerintahan Jokowi, mereka lebih terbuka dalam pembangunan proyek," ujar Ramdani dalam kesempatan yang sama.

Menurut dia, sebelumnya pemerintah mungkin ragu-ragu untuk menyerahkan proyek infrastruktur ke swasta. Karena selama ini ditakutkan swasta hanya mengusahakan konsensi, lalu menjual.

"Sekarang banyak swasta yang benar kok, tidak seperti dulu lagi, jadi intinya berikan kesempatan swasta untuk bantu membangun," ujar dia.

(mkj/mkj)