Faisal Basri: Setoran Perpajakan 2017 Tak Akan Capai Target Lagi

Jakarta - Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.498,9 triliun atau meningkat rata-rata sebesar 11,3% jika dibandingkan tahun 2016.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Faisal Basri memproyeksikan, penerimaan perpajakan Indonesia di 2017 akan mengalami kekurangan dari target (shorfall) sebesar Rp 141 triliun.

"Kan tahun ini tidak ada amnesti lagi, jadi ini APBN penerimaan pajaknya kan Rp 1.449 triliun, naik dibandingkan 2016 yang Rp 1.284 triliun," kata Faisal di Kantor Tempo, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Dia merinci, penerimaan pajak di 2016 yang sebesar Rp 1.284 triliun sudah termasuk tax amnesty. Jika dihitung tanpa tax amnesty, maka penerimaan pajak di 2016 hanya sebesar Rp 1.181 triliun.

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) ini memproyeksikan pertumbuhan penerimaan perpajakan hanya tumbuh sebesar 15% atau mencapai Rp 1.358 triliun.

Pertumbuhan penerimaan bisa saja mencapai 15%, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5% dan inflasi sekitar 4,7%. Maka sisanya diperlukan kerja tambahan dari petugas pajak maupun bea cukai.

"Nah jadi, dari mana Rp 141 triliun, ini versi saya supaya jelas, saya asumsikan penerimaan pajak 2017 naik cuma 15% (dari realisasi), 15% tinggi atau enggak, sudah tinggi banget, penerimaanya Rp 1.358 triliun, dibandingkan Rp 1.499 keluarlah Rp 141 triliun itu, jadi maksimum penerimaan pajak 2017 itu Rp 1.358, nah Rp 1.499 triliun dikurang Rp 1.358 triliun itu," jelasnya.

Dengan adanya kekurangan penerimaan perpajakan, kata Faisal, akan ditutupi dengan cara dari utang atau menutupinya dari pemotongan belanja pemerintah.

"Pilihannya gitu, utang ditambah atau belanja dipotong, belanja itu yang dipotong gaji kan tidak mungkin, tinggal infrastruktur, nah infra yang selesainya 2019 ditunda saja jadi 2020 aman penerimaan," ungkapnya.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Selain itu, dia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2017 masih di bawah 5%. Menurut dia, yang belum membuat pertumbuhan ekonomi nasional di tiga bulan pertama lantaran beberapa data seperti industri manufaktur mengalami penurunan, begitu juga sektor ritel.

"Perkiraan saya enggak bisa, paling tinggi sama dengan tahun lalu 5,0%," kata Faisal.

Tidak hanya itu, investasi yang belum mengalami perubahan banyak, selanjutnya belanja pemerintah yang kontribusi sekitar 9%.

"Jadi meski naik tapi enggak ngaruh banyak. Yang paling penting belanja masyarakat. Tidak mungkin government spending bisa angkat. Yang digenjot public spending dan private consumption," tutupnya (mkj/mkj)