.webp)
Salah satu bentuk dukungan nelayan Masalembu terhadap pelarangan alat tangkap jenis pukat tarik ini, ialah dengan membuat petisi serta berbagai coretan dinding (graffiti) maupun spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap cantrang di sepanjang pesisir pulau.
Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, mengatakan nelayan pulau Masalembu membuat berbagai coretan penolakan cantrang itu sebagai isyarat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya ikut mendukung langkah Menteri Susi dalam melarang penggunaan cantrang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Foto: Dok. Nelayan Pulau Masalembu |
"Cantrang di tempat kita disepakati secara sosial sebagai alat tangkap ikan yang bukan ramah lingkungan. Bisa dibayangkan, dengan alat tangkap yang bisa sampai dasar laut, begitu dilempar ke dasar laut semua terumbu karang terangkut, semua ikan yang besar dan kecil tertarik," ujarnya kepada detikFinance, Jakarta, Senin (8/5/2017).
Darul mengungkapkan, sebanyak 69% dari 25 ribu penduduk Pulau Masalembu berprofesi sebagai nelayan. Menurutnya, nelayan Masalembu konsisten menangkap ikan dengan cara tradisional yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan menggunakan rumpon atau bahkan mata pancing.
"Bukan soal kami enggan bertransformasi dari nelayan tradisional ke nelayan modern, bukan itu. Tapi soal cantrang yang tidak ramah lingkungan. Saya kira kalau kita setuju bahwa lingkungan harus diproteksi, biota laut dilindungi, kelestarian alam harus dijaga," katanya.
 Foto: Dok. Nelayan Pulau Masalembu |
Oleh sebab itu, Darul mengatakan, supaya Presiden Jokowi juga ikut turun tangan untuk membantu Menteri Susi, supaya dapat dengan tegas melakukan pelarangan terhadap penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan.
"Kami berharap Presiden Jokowi tidak membiarkan Menteri Susi sendirian untuk menghadapi masalah ini. Kami ingin memberikan syarat bagi Pak Jokowi kalau apa yang dilakukan Menteri Susi itu benar," tukasnya.
 Foto: Dok. Nelayan Pulau Masalembu |
