Risma Hingga Kang Emil Kumpul di Kantor Sri Mulyani, Bahas Proyek

Jakarta - Sebanyak 7 kepala daerah sore ini mendatangi Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Ketujuh kepala daerah tersebut, antara lain Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Pj Walikota Pekanbaru Edwar Sangar, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, perwakilan dari Kota Makassar dan perwakilan Pemerintah Kota Tangerang.

Masing-masing kepala daerah tersebut menyampaikan rencana pengembangan proyek prioritas di masing-masing daerahnya berikut kendala yang dihadapinya. Ketujuh kepala daerah juga sepakat dalam penggunaan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Penggunaan skema KPBU dilakukan untuk menjembatani antara keterbatasan APBN dan kebutuhan infrastruktur yang tinggi.

"Kerja sama dengan 7 wali kota dan bupati dalam menangani proyek-proyek KPBU antara pemerintah dan badan usaha untuk bisa didukung berbagai macam instrumen yang kita miliki," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).

Dalam hal ini, Sri Mulyani juga memberikan dukungan kelayakan berupa pembiayaan secara tunai atas sebagian konsrtuksi dan penjaminan risiko politik atas kewajiban keuangan Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK). Dengan adanya dukungan dan penjaminan tersebut, diharapkan dapat membuat proyek KPBU di daerah meyakinkan investor.

"Kami akan ambil dari 7 ini bukan hanya coaching tapi juga pendampingan," kata Sri Mulyani.

Adapun ketujuh proyek infrastruktur yang diusulkan masing-masing pemerintah daerah, antara lain:

1. Rumah Sakit tipe C di Krian Sidoarjo, Jawa Timur Rp 268 miliar
2. Light Rapid Transit Rp 1,2 triliun (utara-selatan) dan Rp 2,6 triliun (timur-barat) di Surabaya, Jawa Timur.
3. Light Rapid Transit Koridor I dan II di Bandung, Jawa Barat.
4. SPAM di Semarang Barat
5. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Rp 1,1 triliun di Kota Tangerang
6. SPAM Pekanbaru
7. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Ketujuh proyek infrastruktur yang diusulkan 7 daerah, lanjut Sri Mulyani, disetujui untuk dibangun lewat skema KPBU karena dinilai paling siap. Ketujuh proyek di 7 daerah ini nantinya bisa menjadi proyek percontohan dalam pembangunan infrastruktur menggunakan skema KPBU terhadap daerah lain.

"Ketujuh ini sudah ada pipeline project, sudah ada kedekatan. Sehingga sudah ada struktur," tutur Sri Mulyani. (mkj/mkj)