Follow detikFinance
Jumat 12 May 2017, 19:30 WIB

Curhat Risma Hingga Kang Emil Soal Proyek yang Terhambat Pendanaan

Citra Fitri Mardiana - detikFinance
Curhat Risma Hingga Kang Emil Soal Proyek yang Terhambat Pendanaan Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Sejumlah kepala daerah hari ini menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyampaikan keluh kesah mengenai pembangunan proyek di daerahnya yang tidak kunjung bisa berjalan lantaran masalah pendanaan.

Curahan hati tersebut sempat disampaikan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) hingga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Seperti halnya Emil, dirinya menginginkan proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung koridor 2 turut dibangun bersamaan dengan proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menunjang akses penumpang agar lebih mudah menuju stasiun kereta cepat di Tegalluar, Bandung.

"Koridor II ini urgent karena menghubungkan kereta cepat Bandung-Jakarta dari stasiun di pinggir kota ke dalam kota," ungkap Emil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, (12/05/2017).

Pasalnya, Emil menyebut proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta akan terancam diresmikan di tengah sawah bila proyek Light Rail Transit (LRT) koridor 1-2 tak ikut dibangun bersamaan.

"Kalo koridor dua ini tidak hadir maka kereta cepat akan diresmikan di tengah sawah. Naik ojek ke Bandungnya kira-kira begitu," ujarnya.

Emil menjelaskan, LRT koridor II rencananya akan dibangun menggunakan skema pembiayaan berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (PKBU) yang diinisiasi Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab dengan nilai investasi sekitar Rp 6 triliun.

"Mudah-mudahan dengan bantuan menteri ini bisa selesai. Tapi intinya pulang dari sini kami sangat senang karena Kemenkeu sudah punya komitmen unit kerja yang handal inovatif sehingga kami tidak perlu dipusingkan lagi dengan birokrasi ketuk pintu," ujarnya.

Kehadiran transportasi publik di tengah-tengah kota Bandung diakui Emil mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang saat ini sudah mencapain7,6%.

"Bandung saja tumbuh 7,6% eko itu dengan macet yang sudah jadi rutinitas. Bayangkan kalo ada transportasi publik, kami bisa tumbuh luar biasa, produktivitas bisa meningkat," terangnya.

Sejalan dengan itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga menginginkan skema KPBU dari Kementerian Keuangan dapat menjalankan proyek LRT Surabaya yang selama dua tahun direncanakan tidak kunjung dapat dijalankan lantaran tidak adanya alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya.

"Makanya kami masukan program LRT di KPBU. Nilainya untuk rute arah utara-selatan Rp 1,2 triliun dan timur-barat Rp 2,6 triliun," terangnya.

Saat ini diakui Risma, proyek LRT Surabaya telah memasuki tahap studi kelayakan. Di sisi lain Risma menilai campur tangan Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab juga dapat memudahkan perizinan pada rute hingga operasional dari Kementerian Perhubungan. (ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed