Follow detikFinance
Rabu 17 May 2017, 14:37 WIB

Begini Cara Djarot Cegah Penimbunan Sembako Jelang Ramadan

Bisma Alief Laksana - detikFinance
Begini Cara Djarot Cegah Penimbunan Sembako Jelang Ramadan Foto: Bisma Alief-detikFinance
Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengunjungi Food Station Tjipinang Jaya, Pulogadung, Jakarta Timur. Dalam kunjungan tersebut, Djarot mengecek kesiapan pangan sekaligus mengingatkan kestabilan harga saat puasa dan Lebaran.

Menurut Djarot, dirinya sering menemukan adanya pedagang dan pengusaha nakal yang memainkan harga pangan di Jakarta. Karena itu, dia menekankan pentingnya transaksi non-tunai melalui 'kartu saksi' yang dia dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) keluarkan seperti KJP, KJS, KJL.

"KJP non-tunai. Petugas PPSU (gajinya) non-tunai lewat Bank DKI. Dengan begitu, beras subsidi akan tepat sasaran karena nggak lewat tengkulak. Kita harap jelang puasa, inflasi (di Jakarta) nggak tinggi. Kita fokus stabilitas harga, karena jelang puasa biasanya harga naik," ujar Djarot di Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, Rabu (17/5/2017).

"Kita juga kerjasama dengan Polri supaya kalau ketahuan ada yang nimbun kita laporkan, biar di tanggap. Bisanya kan nimbun beras, gula, daging, minyak," lanjutnya.

Selain itu, Djarot juga ingin semua harga bahan pokok selama puasa di Jakarta disebarluaskan. Hal tersebut dianggap olehnya penting untuk memotong mata rantai oknum-oknum yang biasa mempermainkan harga selama bulan puasa. Sehingga nantinya, keuntungan yang didapat oleh Pemprov DKI dari penjualan pangan akan dikembalikan lagi pada para petani. Namun, Djarot juga mengakui bahwa Pemprov DKI belum bisa mengendalikan harga bumbu dapur khususnya bawang putih.

"Tapi dengan kerjasama yang baik, harga pangan relatif stabil. Yang masih jadi perhatian adalah bawang putih. Hari ini baru masuk 150 ribu ton. Harga bawang putih pun turun sampai Rp 33 ribu. Ini pentingnya kita kasih info tiap saat (soal harga pangan) biar nggak ada oknum yang mempermainkan harga dan menimbun. Kita memotong mata rantai dari hulu ke hilir, makanya ada BUMD. Supaya kalau ada keuntungan itu kembali ke petani bukan ke pedagang besar dan tengkulak," papar Djarot.

Untuk menstabilkan harga bumbu, Djarot menyebut bahwa Pemprov DKI harus melakukan intervensi saat musim panen raya tiba, khususnya untuk bawang merah. Intervensi yang disebut oleh Djarot adalah dengan cara membeli langsung bawang merah pada petaninya langsung. Karena saat panen raya, harga di petani akan lebih murah.

"Kadang orang Indonesia inflasi bukan karena harga makanan tapi bumbu. Kemarin bawang merah naik tinggi banget, sekarang lagi panen raya. Makanya kita suruh mereka beli pas panen ke petaninya. Harga bisa Rp 4500 per kg. Makanya kita bikin gudang. Pas panen raya pemerintah harus intervensi, supaya petani bisa untung," ucap Djarot

Djarot pun menjelaskan bahwa Jakarta tidak mungkin menjadi produsen bahan pangan, sebab Jakarta tidak memiliki lahan pertanian. Karena itu Pemprov DKI melakukan kerjasama dengan provinsi lain untuk menstabilkan harga di Jakarta. Setidaknya ada 5 provinsi yang saat ini sudah bekerjasama dengan Jakarta.

"Jakarta itu tidak mungkin jadi produsen, karena nggak ada lahan pertanian. Yang bisa kita lakukan, kita berhubungan dengan produsen. Makanya kita kerjasama sama Lampung, NTT, Jatim, Jateng, Jabar untuk menstabilkan harga," kata mantan Wali Kota Blitar itu.

"Kuncinya adalah sinergi BUMD, SKPD, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BI untuk menjamin betul kita siap menghadapi puasa dan Lebaran," tutupnya. (bis/dna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed