Asumsi Makro RI 2018 Terlalu Ambisius

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskan RAPBN 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Pemerintah menyampaikan kerangka asumsi seperti pertumbuhan ekonomi ditarget 5,4%-6,1%, tingkat inflasi pada rentang 3,5±1,0%. Sedangkan nilai tukar, Sri Mulyani menyampaikan pada tahun anggaran 2018 diperkirakan berada dalam rentang Rp 13.500-Rp 13.800 per dolar Amerika Serikat (AS).

Untuk suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan di tahun 2018 diperkirakan sebesar 4,8%-5,6%. Asumsi harga minya mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Prices/ICP) di tahun anggaran 2018 diperkirakan pada kisaran US$ 45-US$ 60 per barel.

Asumsi lifting minyak dan gas bumi pada 2018, kata Sri Mulyani diperkirakan mencapai 1.965-2.050 ribu barel per hari (bph). Asumsi tersebut terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 771 ribu-815 ribu bph dan gas bumi sekitar 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.

Ekonomi INDEF Dzulfian Syafrian memandang, apa yang disampaikan pemerintah mengenai kerangka asumsi pada RAPBN 2018 terlalu ambisius.

"Jelas target ini terlalu ambisius dan boleh dibilang tidak realistis," kata dia dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

Asumsi makro yang dianggap terlalu ambisius, dikarenakan pemerintah kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak pernah mampu merealisasikan target-target di tahun anggaran sebelumnya.

Sebagai contoh, kata Dzulfian, tepatnya pada masa kampanye 2014, Jokowi-JK dengan suara lantang dan yakin menjanjikan akan membawa perekonomian Indonesia di atas 7%, padahal di kala itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 4%. Faktanya, hingga saat ini perekonomian hanya tumbuh 4%-5%, bahkan dalam setahun pertama bahkan hanya di bawah 5%.

Contoh kedua, adalah ketika pemerintahan kabinet kerja menetapkan penerimaan negara, khususnya dari penerimaan pajak pada 2015-2016. Padahal, kita ketahui bersama ketika itu harga minyak sedang jatuh, sedangkan penerimaan pajak stagnan. Alhasil, lanjut Dzulfian, konsekuensi target asal tembak seperti ini justru membuat pemerintah kesulitan sendiri, terlilit sarung sendiri.

"Perlu diingat bahwa Pemerintah Jokowi-JK ini memang sering kali memasang target yang tidak realistis," jelasnya.

Dengan berbagai target yang banyak tidak tercapai, maka pemerintahan mencari berbagai cara untuk menambal target-target yang tidak tercapai, seperti menerapkan program pengampunan pajak.

Dengan tren seperti ini, Dzulfian memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5,2%-5,4%. Menurut dia, target yang lebih realistis tetapi tetap optimis dan tidak terkesan pesimis.

"Oleh karena itu, saya usul sebaiknya pemerintah memikir ulang kembali target pertumbuhan ekonominya dalam RAPBN 2018 ini, bukan hanya demi kebaikan kita bersama tapi juga menjaga kredibilitas Pemerintah di mata public domestic dan internasional," tutupnya. (ang/ang)