Follow detikFinance
Selasa, 23 Mei 2017 14:16 WIB

Dapat Predikat WDP dari BPK, Ini 'Pembelaan' KPU

Ray Jordan - detikFinance
Foto: Hasan Alhabshy Foto: Hasan Alhabshy
Bogor - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apa tanggapan pihak KPU?

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya telah mengupayakan agar lembaga yang dipimpinnya mendapat predikat yang baik dari BPK. Dia menyebutkan, sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua KPU, lembaga tersebut selalu mendapat predikat 'Disclaimer' alias tidak memberikan pendapat.

"Kami sebetulnya sudah mengupayakan, bahwa kami akan berupaya meningkatkan perbaikan kita. Kalau kita lihat sejarahnya, sebelum periode saya masuk, KPU selalu disclaimer. Setelah periode saya masuk kemarin, dapat WDP. Jadi sampai dengan terakhir ini WDP," kata Arief saat ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017).

Arief pun mengatakan, predikat WDP yang diberikan BPK jadi cambuk buat lembaganya agar bekerja lebih baik lagi. "Tantangan bagi periode yang akan datang ini, adalah WTP. Bukan tantangan sih, kewajiban, kalau Presiden bilang," katanya.

Arief pun mengatakan, tantangan di setiap kementerian dan lembaga berbeda-beda. Untuk KPU, Arief mengatakan tantangannya tidak sederhana.

"Apakah tantangan KPU lebih sederhana dari yang lain Tentu tidak juga. Karena coba dicek struktur masing-masing lembaga. Ada yang hanya berkantor di Jakarta. Ada yang hanya berkantor di Jakarta dan provinsi. Tapi KPU punya kantor di Jakarta, provinsi dan di seluruh kabupaten/kota. Tentu tantangan ini lebih besar," katanya.

"Saya tidak mengatakan bahwa KPU kemudian tidak bisa melakukan hal yang lebih baik, tapi tantangan yang kami hadapi lebih besar. Dan itu kewajiban KPU periode sekarang untuk bisa jadi WTP," jelasnya.

Lalu, kemana arah fokus kinerja KPU ke depan agar mendapat predikat terbaik dari BPK?

Menjawab hal ini, Arief mengatakan pihaknya akan mengidentifikasi , apa saja yang menyebabkan KPU masih WDP.

"Bertahun-tahun hasil capaian yang saya lihat ada beberapa yang memang catatan itu nggak pernah bisa diubah. Misalnya aset-aset yang dulu digunakan oleh lembaga penyelenggara pemilu tahun 1999. Barang itu sebetulnya sudah kewajiban-kewajiban terdahulu yang harus diselesaikan," terangnya.

"Sekarang kita mengupayakan bisa diselesaikan tapi nggak pernah bisa. Kenapa? Barangnya sudah nggak ada, orang yang dulu pegang itu sudah nggak ada. Kami minta laporan itu dianggap atau bisa dihapuskan juga menemui kendala. Dalam beberapa catatan kami memang agak repot," jelas Arief.

Arief pun menegaskan, salah satu penyebab KPU susah berbenah yakni pihaknya susah mengambil terobosan. pasalnya banyak barang lama yang kini keberadaannya sudah tidak ada.

"Kenapa kami tidak bisa diambil pijakan khusus, terobosan? Barang-barang ini kan sesungguhnya memang sudah nggak ada. Tapi di dalam catatan kita kan tetap tercatat. Kotak bilik suara. KPU kan kemudian mendesain logistik pemilu itu harus murah dan sekali pakai. Supaya tidak menanggung beban seperti ini. Ini kan sebetulnya beban-beban administratif. Walaupun memang di beban-beban daerah, kabupaten/kota terutama, itu laporannya tidak terlalu baik. Dan kami memang punya kendala untuk menangani itu," ujarnya. (jor/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed