Ini Penjelasan Susi Setelah Dimarahi Jokowi Soal Disclaimer

Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mampu menahan rasa amarahnya pada saat acara penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPP tahun 2016. Namun Presiden Jokowi masih belum puas, lantaran ada 6 kementerian dan lembaga yang disclaimer atau Tanpa Menyatakan Pendapat (TMP).

Enam kementerian dan lembaga tersebut, yaitu pada Kementerian KKP, Komnasham, Kemenpora, LPP TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Lalu apa penjelasan para menteri yang laporan keuangannya disclaimer? Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tidak merespons secara detil mengenai predikat disclaimer pada laporan keuangan di kementerian yang dipimpinnya.

Ketika ditanya penyebab, dia mengaku belum mendapatkan laporan LKPP tahun 2016 dari BPK.

"Tanya BPK, saya belum dapat laporannya," kata Susi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/5/2017).

Belum selesai menjawab, Susi justru membanggakan hasil audit LKPP tahun-tahun sebelumnya. Yang mana, menurut dia mendapat predikat WTP.

"Tahun lalu juara WTP," kata Susi.

Jawaban Menpora dan Kepala Bekraf

Di kesempata yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan, akan melakukan evaluasi dari sisi pertanggungjawaban, SDM, serta memperbaiki mekanisme MoU dengan pihak ketiga.

"Saya belum baca detailnya, tapi saya melihat bahwa ini harus dilakukan perombakan besar-besaran. Mekanisme pertanggungjawaban, MoU, lalu melakukan percepatan pelaksanaan pertanggungjawaban di semua kegiatan," kata Iman.

Selanjutnya, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan, ada tiga hal yang membuat laporan keuangannya disclaimer.

Yang pertama, kata Triawan, soal kapasitas SDM, kedua pelaksana kegiatan yang masih terbatas, dan ketiga mengenai kelengkapan administrasi untuk pengelolaan kegiatan yang belum ada SOP.

"Karena ini, sebetulnya kita baru pindah gedung bulan Juli, dan baru dapat Sestama bulan Agustus. Mepet sekali waktunya untuk membereskan. Padahal kegiatan kami itu ratusan. Jadi ini sambil berjalan kita akan bisa," kata Triawan.

Sampai saat ini, tegas Triawan, Badan Ekonomi Kreatif telah melengkapi kekurangan yang selama ini dianggap BPK sebagai persoalan disclaimer. Dengan begitu, ayah dari Sherina ini berharap tidak lagi mendapat predikat TMP di LKPP 2017.

"Kita sudah melengkapi tiga ini. SDM, terus sestama sudah berjalan, biro sedang berjalan, orang-orang kita sedang bertambah, sudah itu aja. Ada yang kalau kita sampai, kan ada yang dua tahun berturut-turut disclaimer, kita mudah-mudahan tidak," tukasnya. (ang/ang)