Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAMMI), Adhi S. Lukman, menjelaskan ada beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masih impor singkong. Pertama, sama seperti jenis tanaman lainnya, singkong juga memiliki musim panen. Sehingga bila sedang tak panen, maka impor harus dilakukan.
"Jadi pada saat-saat tertentu pasti ada kekurangan karena musim itu. Sehingga kemungkinan misalnya di negara lain ada stok, kita harus impor pada saat kita enggak ada panen. Kalau industri kan harus continue ya bahan bakunya," kata Adhi kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang ini lahan tanam singkong berebut dengan tanam lainnya. Apalagi di luar Jawa, terutama di Sumatera yang dulu pusatnya singkong, sekarang banyak beralih jadi sawit. Sehingga tentu petani atau pengusaha melihat mana yang lebih menguntungkan. Sehingga terjadi switching dari tanaman singkong ke tanaman lain," terang Adhi.
"Sekarang tergantung pasar. Petani melihat tanam bawang bagus dia tanam bawang, tanam jagung bagus dia tanam jagung. Apalagi sekarang program pemerintah untuk jagung, semua daerah diberikan subsidi benih dan pupuk untuk jagung. Tentunya petani kan hitung-hitung kalau dia tanam jagung lebih menguntungkan dia akan beralih ke jagung," sambungnya.
Agar tak impor singkong
Menurut Adhi, agar Indonesia tak lagi impor singkong, pemerintah harus menentukan lahan-lahan mana saja yang dimanfaatkan untuk menanam singkong. Sebab, sekarang semua bebas menanam tanaman pangan selama menguntungkan.
Alhasil, terjadi kompetisi satu tanaman dengan tanaman lain.
"Harusnya pemerintah membuat grand design dengan membuat cluster-cluster tanam, kalau tanaman singkong ya singkong terus, dedicated. Kalau buah, ya tanam buah terus," jelas Adhi
Adhi mencontohkan di era orde baru dibuat aturan lahan-lahan tertentu tidak boleh ditanam tanaman pangan selain padi. Sehingga Indonesia saat itu swasembada beras.
"Beras dulu diatur, bahwa lahan tertentu tidak boleh ditanami yang lain, dan harus serempak menanam beras, benihnya harus ditentukan pemerintah. Sehingga pada saat itu produksinya menjadi swasembada, dan semua dimonitor oleh pemerintah," tutur Adhi. (ang/ang)











































