Tahun Depan Beroperasi, Konstruksi LRT Palembang Sudah 42%

Tahun Depan Beroperasi, Konstruksi LRT Palembang Sudah 42%

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Rabu, 24 Mei 2017 12:02 WIB
Tahun Depan Beroperasi, Konstruksi LRT Palembang Sudah 42%
3 menteri pantau proyek LRT Palembang (Foto: Eduardo Simorangkir/detikFinance)
Palembang - Progres pembangunan moda transportasi massal Light Rail Transit (LRT) yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan kini telah mencapai 42,4%.

Proyek yang menelan dana sekitar Rp 9,4 triliun ini dijadwalkan beroperasi pada bulan Juni tahun depan, sebagai transportasi untuk atlet dan penonton yang ingin menghadiri Asian Games 2018 yang diselenggarakan bersama di Palembang dan Jakarta.

"Saat ini progres fisik sudah 42,4% per bulan Mei 2017," kata Site Manager LRT Palembang, SC Abdillah memaparkan di salah satu lokasi pembangunan LRT Palembang, Rabu (24/5/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan, dari total panjang lintasan 24,5 km, saat ini panjang jalur LRT yang sudah diselesaikan mencapai 22 km. Ia memperkirakan bahwa proyek tersebut akan selesai pada bulan Desember 2017 dan akan dilakukan uji coba comissioning pada Maret 2018.

Seperti diketahui, pembangunan LRT Palembang sendiri dimulai tanpa didahului seremoni groundbreaking. Di Desember 2015, tiang LRT mulai dipasang. Tiang tersebut ditancapkan ke dalam tanah sedalam 8 meter. Lintasan LRT untuk direncanakan sepanjang 24,5 km yang terdiri atas dua koridor.

Dalam rencana target pembangunannya, pembangunan yang telah berlangsung sejak November 2015 ini bakal rampung pada bulan Januari 2018 mendatang. Sedangkan pengadaan sarana dilaksanakan dalam jangka waktu 23 bulan, sejak April 2016 hingga Maret 2018.

Sebelum beroperasi pada Juni 2018, kereta api ringan ini akan dilakukan pengujian dan sertifikasi dalam waktu tiga bulan, dari Maret hingga Mei 2018.

Utamakan Keselamatan

Budi Karya Sumadi mengatakan, dalam berbagai proyek infrastruktur bidang perhubungan, keselamatan penumpang merupakan hal nomor satu yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kebijakan.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa Kemenhub akan terus konsisten melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja internal Kemenhub terutama terkait penerapan good governance.

"Tetap mendorong akuntabilitas dalam semua aspek pelayanan publik dan terus mengutamakan kebijakan terkait keselamatan (safety)," tegas dia.

Ia juga meminta kepada seluruh jajaran kemenhub agar amanah dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya serta wajib menghindari praktik-praktik penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi.

"Serta tidak akan memberi toleransi atas perilaku tercela yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, menghancurkan kepercayaan masyarakat dan menurunkan wibawa kelembagaan Kemenhub," tandas dia. (ang/ang)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads